Kompas.com - 13/12/2016, 17:59 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah yang baru.

Setelah disahkan, susunan perangkat daerah yang baru tersebut bisa dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai tahun depan.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Soemarsono mengatakan, setelah perda tersebut disahkan, akan terjadi perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Jakarta.

"(Ada) perubahan dari 54 SKPD, jadi (hanya) 42 SKPD. Kita menghapuskan 1.060 jabatan," ujar pria yang akrab disapa Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/12/2016).

(Baca juga: Perda Perangkat Daerah Akan Disahkan DPRD DKI)

Soni menyampaikan, perubahan tersebut mengakibatkan perampingan PNS. Jika sebelumnya Pemprov DKI memiliki 5.998 jabatan, dengan adanya perda baru ini, tersisa 4.938 jabatan.

"Dalam rangka efisiensi kita hapuskan dari semula DKI itu punya eksisting semua jabatan struktural dari mulai jabatan eselon IV B sampai I B ada 5.998 jabatan," ujar dia.

"Kemudian direncanakan dalam perda ini sudah disepakati 4.938 jabatan yang ada, sehingga yang dihapuskan (sebanyak) 1.060," ucap dia.

Ia mengatakan, PNS DKI yang tidak mendapatkan jabatan struktural akan ditempatkan sebagai pejabat atau pegawai fungsional.

Dengan disahkannya perda ini, kata Soni, diharapkan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2017.

"Nah efisiensinya setelah kita hitung perkiraan Rp 151 miliar per tahun. Itu efisiensi yang kita peroleh dari perampingan perda yang baru ini," kata Soni.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Anies Pastikan Taman Ismail Marzuki Tak Akan Dikomersialisasikan

Megapolitan
Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Martabak Pecenongan 65A, Sang Legendaris Pencetus Varian Baru Berbagai Rasa...

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Komisi D Minta Pemprov DKI Jelaskan Perbedaan Konsep Perluasan Daratan dan Reklamasi

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kunker ke Luar Negeri, PSI: Tak Punya Empati di Tengah Penderitaan Rakyat

Megapolitan
Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Jalan Mochammad Yamin Kota Tangerang Terendam Banjir akibat Hujan Deras, Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Berencana Bentuk BUMD untuk Kelola Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Lakukan Kunker ke Luar Negeri

DPRD Kota Bekasi Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Lakukan Kunker ke Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.