Penataan Dadap, Antara Program Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelontorkan dana untuk program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis). Selain rumah tak layak huni, program ini juga untuk menata kawasan kumuh menjadi lebih baik. Program ini salah satu dari 25 program unggulan Bupati Ahmed Zaki Iskandar yang memberi asa akan masa depan lebih baik bagi keluarga kurang mampu di wilayahnya. Salah satunya adalah kehidupan di kampung nelayan.

DPRD Kabupaten Tangerang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi peraturan daerah, Rabu (21/9). Artinya, dengan pengesahan ini, setidaknya Pemkab Tangerang punya dasar hukum kuat untuk segera memulai program penataan kawasan kumuh, termasuk wilayah pesisir dan kampung nelayan.

Dalam wawancara di Pusat Pemerintahan Kabupaten, Tigaraksa, Kamis (8/12/2016), Bupati Zaki mengatakan, lima titik penataan kawasan pesisir pantai dan kampung nelayan adalah Dadap, Cituis, Karang Serang, Kohot, dan Kronjo. Semua kawasan ini akan ditata menjadi ruang terbuka hijau, pusat kuliner, pasar tradisional, permukiman warga berupa rusun sederhana, dan pusat kerohanian.

Dari lima titik tersebut, penataan kawasan yang paling menarik perhatian publik saat ini adalah penataan kawasan Dadap. Hal itu karena lokasi penataan kawasan Dadap, tepatnya Ceng In, yang tersohor sebagai tempat lokalisasi. Penataan Dadap Ceng In mulai dilaksanakan April lalu. Pemkab didampingi Polsek Teluknaga memberikan surat peringatan (SP) pertama serta kedua, dan warga yang terkena dampaknya sempat menolak. Mereka menggugat Pemkab ke Ombudsman RI dan Komnas HAM sehingga jadwal penataan yang menurut rencana dimulai jauh sebelum Lebaran hingga akhir tahun ini belum juga terealisasi.

Menjelang akhir tahun, tepatnya awal Desember lalu, Zaki menyatakan bahwa perwakilan warga datang bertemu Pemkab. "Warga meminta agar Pemkab segera menata wilayah tersebut," ujarnya.

Menurut Zaki, perwakilan warga kala itu mengatakan telah salah mendapat informasi mengenai rencana penataan kawasan Dadap. Yang mereka protes saat itu adalah karena ada informasi bahwa tanah negara dijual kepada pengembang. Padahal, hal itu tidak mungkin dilakukan Pemkab.

"(Kini) warga justru datang mendesak agar Pemkab segera menata kawasan Dadap sehingga mereka bisa hidup lebih layak dan kampung nelayan semakin tertata," ucap Zaki.

Dari pengakuan warga kepada Pemkab, kondisi saat ini membuat mereka merasa dilematis. Di satu sisi, mereka merasakan terisolasi karena menolak penataan kawasan. Sementara akibat penertiban lokalisasi di daerah ini, kehidupan keseharian dan usaha warung warga menjadi sepi. Tak hanya warung makan yang sepi, nelayan pun sepi.

Ketika warga datang meminta agar penataan dilakukan, giliran Pemkab sedikit kebingungan karena mereka telah mengalihkan anggaran penataan kawasan ini ke wilayah lain. Namun, Zaki mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar penataan Dadap bisa segera dilakukan.