Pengacara Ahok Tanya soal Telepon dari SBY kepada Ketua Umum MUI

Kompas.com - 31/01/2017, 17:07 WIB
Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHKetua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanyakan keterkaitan saksi Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ahok menjadi terdakwa dalam kasus itu terkait pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51. Sementara itu, Ma'ruf merupakan saksi yang dihadirkan jaksa penunutut umum dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI, yang telah menerbitkan Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait ucapan Ahok tentang Surat Al-Maidah itu.

Anggota tim kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, menyatakan bahwa SBY telah menelepon Ma'ruf sebelum Ma'ruf melakukan pertemuan dengan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Pertemuan antara Ma'ruf dengan Agus-Sylvi terjadi pada 7 Oktober 2016 di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon (pasangan calon) nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" kata Humphrey kepada Ma'ruf.

Ma'ruf membantah hal itu.

Humprey kemudian menilai Ma'ruf telah memberikan kesaksian palsu di persidangan.

"Saudara tahu konsekuensinya jika memberikan keterangan palsu, siapa pun itu," kata Humphrey.

Namun, Ma'ruf tetap membantah tuduhan Humphrey.

Humphrey kemudian menyatakan akan menindaklanjuti hal itu ke ranah hukum.

"Untuk itu, kami akan berikan dukungannya (buktinya)," kata Humphrey.

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengingatkan Ma'ruf bahwa dirinya dapat dipidana jika memberikan kesaksian palsu.

"Saksi sudah disumpah beri keterangan jujur. Kalau tidak, ada konsekuensi hukumnya dan bisa dituntut beri keterangan palsu di bawah sumpah," kata Dwiarso.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Megapolitan
Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Megapolitan
DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

Megapolitan
Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Megapolitan
Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Megapolitan
Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Megapolitan
Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Megapolitan
Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Bahas Pariwisata Indonesia

Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Bahas Pariwisata Indonesia

Megapolitan
Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Tanya Kapan Susunan Kabinet Diumumkan

Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Tanya Kapan Susunan Kabinet Diumumkan

Megapolitan
Dulu Sering Mogok dan Terbakar, Kini Bus Zhong Tong Harus Penuhi Standar Transjakarta untuk Beroperasi

Dulu Sering Mogok dan Terbakar, Kini Bus Zhong Tong Harus Penuhi Standar Transjakarta untuk Beroperasi

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Megapolitan
Marak Kecelakaan Truk dengan Pengendara Motor, Pemkot Tangsel Bakal Kaji Ulang Perwal

Marak Kecelakaan Truk dengan Pengendara Motor, Pemkot Tangsel Bakal Kaji Ulang Perwal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X