Pengacara Ahok Tanya soal Telepon dari SBY kepada Ketua Umum MUI

Kompas.com - 31/01/2017, 17:07 WIB
Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAHKetua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanyakan keterkaitan saksi Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ahok menjadi terdakwa dalam kasus itu terkait pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51. Sementara itu, Ma'ruf merupakan saksi yang dihadirkan jaksa penunutut umum dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI, yang telah menerbitkan Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait ucapan Ahok tentang Surat Al-Maidah itu.

Anggota tim kuasa hukum Ahok, Humprey Djemat, menyatakan bahwa SBY telah menelepon Ma'ruf sebelum Ma'ruf melakukan pertemuan dengan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Pertemuan antara Ma'ruf dengan Agus-Sylvi terjadi pada 7 Oktober 2016 di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon (pasangan calon) nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" kata Humphrey kepada Ma'ruf.

Ma'ruf membantah hal itu.

Humprey kemudian menilai Ma'ruf telah memberikan kesaksian palsu di persidangan.

"Saudara tahu konsekuensinya jika memberikan keterangan palsu, siapa pun itu," kata Humphrey.

Namun, Ma'ruf tetap membantah tuduhan Humphrey.

Humphrey kemudian menyatakan akan menindaklanjuti hal itu ke ranah hukum.

"Untuk itu, kami akan berikan dukungannya (buktinya)," kata Humphrey.

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengingatkan Ma'ruf bahwa dirinya dapat dipidana jika memberikan kesaksian palsu.

"Saksi sudah disumpah beri keterangan jujur. Kalau tidak, ada konsekuensi hukumnya dan bisa dituntut beri keterangan palsu di bawah sumpah," kata Dwiarso.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR

Megapolitan
UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 14 Agustus: Bertambah 10 Kasus Positif Covid-19 dan 17 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Dapat Rekomendasi PKS di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Bakal Lebih Gencar Cari Dukungan

Megapolitan
2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

2 Cara Tebus SIM di Kejaksaan yang Tak Perlu Antre, Bahkan SIM Dikirim ke Rumah

Megapolitan
Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Anies Lantik Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Kerjasama Daerah yang Baru

Megapolitan
Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Menteng, Tinggalkan Sepucuk Surat Wasiat

Megapolitan
Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Susul Demokrat, PKS Resmi Dukung Azizah Ma'ruf-Ruhamaben di Pilkada Tangsel

Megapolitan
11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

11.000 Warga Antre di Kejari Jakbar, Pelayanan Dibatasi karena Khawatir Covid-19

Megapolitan
Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Cerita di Balik Monumen Kali Bekasi, tentang Pembantaian Tentara Jepang dan Sungai yang Memerah

Megapolitan
BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

BKD Depok Telah Pakai Rp 90 M untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Ada Panjat Pinang Virtual di #PestaSatu7an dari Grab, Ikut Yuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X