Rencana Perpanjangan Jalur MRT Masih Tersendat di DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan tambahan biaya untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Bundaran HI-Ancol Timur sebesar Rp 11,7 triliun. Tambahan anggaran itu diajukan seiring dengan rencana perpanjangan jalur MRT.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT merencanakan pembangunan MRT dari Bundaran HI menuju Kampung Bandan yang hendak dijadikan depo MRT.

Namun, karena keterbatasan lahan di Kampung Bandan membuat jalur diperpanjang hingga Ancol Timur.

Lahan milik PT KAI di Kampung Bandang yang semula direncanakan akan dijadikan depo MRT kini tak bisa digunakan karena PT KAI telah mengontrakkan lahan tersebut kepada tiga perusahaan swasta.

Soal kajian pembangunan MRT jalur tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan kajiannya dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena proyek tersebut masuk dalam rencana strategis nasional.

Alasan tidak adanya perjanjian langsung untuk mengikat penggunaan lahan karena saat itu konsep perencanaan pembangunan MRT fase II ini belum rampung.

Meski demikian, Tuty meyakinkan lahan seluas 6,1 hektare di Ancol Timur merupakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan depo MRT.

"Kalau dulu perencanaannya itu masih dilakukan oleh Kemenhub. Jadi visibility study-nya, perencanaan detail semua Kemenhub. Baru eksekusinya oleh pemprov yang menugaskan PT MRT," ujar Tuty, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

(baca: Pemprov DKI Sebut Depo MRT di Kampung Bandan Hasil Kajian Kemenhub)

Sinyal penolakan DPRD

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai perubahan jalur MRT tersebut tak logis. Taufik merasa aneh mengapa hal itu bisa terjadi karena pada rapat dengan DPRD saat memaparkan rencana itu, PT MRT mengaku telah menyediakan lahan untuk depo.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, DPRD DKI Jakarta kemungkinan akan menolak pengajuan tambahan anggaran yang diminta PT MRT.

Penolakan akan ditetapkan dengan pertimbangan sudah adanya transportasi commuter line yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai moda transportasi dari dan ke wilayah itu.

Politisi PKS itu menilai akan menjadi pemborosan jika kembali ada pembangunan transportasi dengan rute yang sama.

Penolakan perpanjangan jalur hingga Ancol juga dilakukan karena pemerintah pusat berencana membangun jalur light rail transit (LRT) dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kemayoran, Jakarta Pusat.