Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Menjelang Vonis Ahok, Bersiap Melapangkan Dada

Kompas.com - 09/05/2017, 09:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Salah satu pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan adalah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di sidang pembacaan tuntutan pada 20 April 2017, JPU menuntut Ahok dengan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Artinya, Ahok tidak perlu hidup di dalam bui jika selama 2 tahun tidak mengulangi perbuatannya. Jaksa menuntut Ahok dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 156 KUHP tentang permusuhan, bukan dituntut dengan dakwaan primer Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Tuntutan yang dinilai rendah itu dikecam oleh tokoh gerakan 212 atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI karena jaksa dianggap bermain-main dengan kasus Ahok. Mereka pun melakukan aksi di Gedung Mahkamah Agung pada 5 Mei 2017 untuk menuntut independensi hakim dalam memutus perkara dan menyampaikan aspirasinya ke Komisi Yudisial.

Di sisi lain, kelompok pro Ahok meminta agar hakim menjatuhkan vonis secara bebas dan tanpa terintimidasi. Kemerdekaan untuk memutuskan ada di tangan majelis hakim.

Apakah nantinya majelis hakim akan memutuskan lain dengan putusan yang melebihi tuntutan JPU (ultra petita) atau sebaliknya, menjadi sepenuhnya kewenangan dan kemerdekaan lembaga peradilan yang akan mengambil putusan demi keadilan dan kepentingan publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kasus Ahok yang berhimpitan dengan nuansa suku, ras, dan agama (SARA) telah membawa bangsa ini dalam suasana yang tidak sehat dan membelah warga antara mayoritas-minoritas, pro Ahok-kontra Ahok, dan pro pemerintah-anti pemerintah, sejak delapan bulan terakhir, dengan berbagai kepentingan dan motifnya.

Suasana yang jauh dari nilai-nilai persatuan dan nilai kebinekaan ini tidak hanya dirasakan di Jakarta, namun juga secara nasional. Idealnya, putusan hakim tidak hanya membacakan vonis secara normatif, prosedural, dan legalistik berdasarkan pada hukum acara.

Namun, juga mampu merefleksikan rasa keadilan masyarakat secara substantif sehingga mempunyai kekuatan atau legitimasi secara sosial (social legitimacy). Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya mengikat secara hukum, namun juga menjadi perekat sosial, dalam bentuk masyarakat menghormati dan mematuhinya.

POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Pada 9 Mei 2017, warga menantikan putusan pengadilan yang adil dan bijaksana, sehingga putusan hakim bisa berkontribusi untuk kembali menenun baju kebangsaan yang terbelah oleh karena perbedaan sikap politik, keyakinan agama, perbedaan etnis, dan hukum yang selama ini dinilai diskriminatif.

Apapun putusan pengadilan, semoga semua pihak berlapang dada. Jikapun ada yang berkeberatan, ada prosedur hukum yang bisa ditempuh tanpa perlu mengerahkan massa.

Namun yang terpenting, jangan korbankan persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa hanya karena kepentingan politik dan kelompok semata.

Seperti apa yang disampaikan oleh seorang ahli hukum Jeremy Bentham (1748-1832), sebaik-baiknya hukum adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.  (Mimin Dwi Hartono, Staf Senior Komnas HAM, pendapat pribadi) 

Kompas TV Pengamanan Sidang Vonis Ahok Dibagi Jadi 4 Ring

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Megapolitan
Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Megapolitan
Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Megapolitan
Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Megapolitan
Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Megapolitan
Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Megapolitan
141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Megapolitan
Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Megapolitan
Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Megapolitan
2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.