Kompas.com - 21/06/2017, 11:05 WIB
Kompas TV Izin Reklamasi Dicabut, Ini Tanggapan Anies & Ahok
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

Tim sinkronisasi paparkan data

Pada kesempatan itu, tim sinkronisasi juga memaparkan data yang mereka punya mengenai reklamasi. Mereka menggunakan data survei Indobarometer pada April 2016 yang isinya sebagian besar warga Jakarta menolak reklamasi.

Tim sinkronisasi juga memaparkan salah satu misi Anies-Sandi adalah menjadikan Jakarta kota lestari dengan membangun tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Dengan data itu, tim sinkronisasi menegaskan bahwa sikap Anies-Sandi adalah menolak reklamasi.

Setelah mendengar pemaparan tim sinkronisasi, Tuty meminta kepada mereka untuk berdiskusi dengan pihak lain.

"Agar info kita utuh, saya sarankan dengan sangat kita juga bertemu dengan tim Komite Reklamasi," ujar Tuty.

Komite Reklamasi terdiri dari perwakilan kementerian-kementerian, seperti Kemenko Maritim, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bappenas, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebab, data-data yang digunakan tim sinkronisasi bukan berasal dari pemerintah pusat.

"Karena data tadi belum jadi keputusan secara resmi," ujar Tuty.

Membatalkan reklamasi

Sudirman Said mengatakan, inti sikap Anies-Sandi adalah menolak reklamasi. Dalam FGD ini, tim sinkronisasi hanya mendengar pemaparan untuk mencari jalan dalam menghentikan reklamasi.

"(Data) ini akan kita gunakan untuk kaji secara keseluruhan. Mari lihat secara dingin, pelan-pelan, penuh pertimbangan. Tapi sebagai statemen politik ya kami mau (reklamasi) tidak dilanjutkan. Maka kami cari cara bagaimana hal itu bisa dilakukan," ujar Sudirman.

Sudirman setuju untuk memperbanyak diskusi dengan pihak terkait guna membicarakan kelanjutan reklamasi, misalnya diskusi dengan Komite Reklamasi. Diskusi-diskusi itu ditempuh untuk menghimpun data komprehensif tentang reklamasi dan mencari cara untuk menghentikan reklamasi.

"Jadi sekarang kami akan mendengar semuanya dan informasinya sangat kaya. Kami tidak menyimpulkan apa pun terlebih dahulu karena yang harus kami dengar juga dari pemerintah pusat," kata Sudirman.

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Sertifikat Hak Pengelolaan Pulau Reklamasi C dan D

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Idris Sebut Pengelolaan Limbah di Depok Terbaik Kedua Setelah Bali

Wali Kota Idris Sebut Pengelolaan Limbah di Depok Terbaik Kedua Setelah Bali

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Buang Bayi ke Tong Sampah Usai Melahirkan di Toilet Terminal Pulogebang

Seorang Ibu Diduga Buang Bayi ke Tong Sampah Usai Melahirkan di Toilet Terminal Pulogebang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta, BMKG: Waspadai Hujan Petir dari Sore hingga Malam Hari

Prakiraan Cuaca Jakarta, BMKG: Waspadai Hujan Petir dari Sore hingga Malam Hari

Megapolitan
Mengenal Soleh Si Penyuluh Ahli Meow, Kucing 'Pegawai' Kantor Pajak Serpong Tangsel

Mengenal Soleh Si Penyuluh Ahli Meow, Kucing "Pegawai" Kantor Pajak Serpong Tangsel

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Plaza Semanggi, Nasibmu Kini | Tilang Manual Akan Kembali Diterapkan | Polisi Tegur 'Road Bike' yang 'Gowes' di Luar Jalur

[POPULER JABODETABEK] Plaza Semanggi, Nasibmu Kini | Tilang Manual Akan Kembali Diterapkan | Polisi Tegur "Road Bike" yang "Gowes" di Luar Jalur

Megapolitan
Janjian Tawuran Lewat Grup Instagram, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Janjian Tawuran Lewat Grup Instagram, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Megapolitan
Fakta-fakta Penerapan Kembali Tilang Manual di Jakarta

Fakta-fakta Penerapan Kembali Tilang Manual di Jakarta

Megapolitan
Rute Transjakarta 2P Gondangdia-Senen

Rute Transjakarta 2P Gondangdia-Senen

Megapolitan
Rute Transjakarta 2Q Gondangdia-Balai Kota

Rute Transjakarta 2Q Gondangdia-Balai Kota

Megapolitan
Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan

Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan

Megapolitan
Delegasi Laos Datang ke Depok, Wali Kota Idris Sebut Mau Belajar Pengelolaan Limbah

Delegasi Laos Datang ke Depok, Wali Kota Idris Sebut Mau Belajar Pengelolaan Limbah

Megapolitan
10 Proyek Pembangunan TOD di Jalur MRT Jakarta Dikebut, Ada yang Diresmikan Awal 2023

10 Proyek Pembangunan TOD di Jalur MRT Jakarta Dikebut, Ada yang Diresmikan Awal 2023

Megapolitan
Macet Lebih dari 4 Jam, Lalin di Jalan Protokol Bekasi Kini Telah Lancar

Macet Lebih dari 4 Jam, Lalin di Jalan Protokol Bekasi Kini Telah Lancar

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Pungli Perpanjang SIM di Polres Depok, Kasatlantas Sebut Sudah Sesuai Prosedur

Tegaskan Tak Ada Pungli Perpanjang SIM di Polres Depok, Kasatlantas Sebut Sudah Sesuai Prosedur

Megapolitan
Penyebab Macet Parah di Jalan Protokol Bekasi, Dishub: Ada Genangan Air Cukup Tinggi

Penyebab Macet Parah di Jalan Protokol Bekasi, Dishub: Ada Genangan Air Cukup Tinggi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.