Soal Izin Pulau Reklamasi, Sandiaga Akan Kumpulkan Data sebelum Berkomentar - Kompas.com

Soal Izin Pulau Reklamasi, Sandiaga Akan Kumpulkan Data sebelum Berkomentar

Kompas.com - 08/09/2017, 11:34 WIB
Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (8/9/2017).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (8/9/2017).

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan belum bisa berkomentar soal perkembangan izin pulau reklamasi di pantai utara Jakarta.

Dari perkembangan terkini, sanksi administratif untuk Pulau C dan D akan dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengembang bisa melanjutkan pembangunan di sana.

"Laporan komprehensif dari Tim Sinkronisasi, jadi saya belum bisa komen. Tapi, kami memang mengamati perkembangan yang super cepat dan kami merasa juga ada kewajiban dari Anies-Sandi untuk mendapatkan informasi dan analisa terkini sebelum mengeluarkan pendapat," kata Sandi saat ditemui Kompas.com di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (8/9/2017) pagi.

 

Baca: Pemprov DKI 3 Kali Kirim Surat ke DPRD Minta Pembahasan Raperda Reklamasi Dilanjutkan

Menurut Sandi, menjelang pelantikannya pada Oktober 2017 mendatang, pihaknya harus memperbarui semua data yang berkaitan dengan pemerintahannya nanti.

Termasuk data terbaru tentang izin reklamasi, agar bisa menjadi acuan lebih lanjut kebijakan seperti apa yang akan diambil nantinya.

"Karena data yang kami miliki sudah agak lama, jauh sebelum beberapa perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini yang kalau kami bilang sangat kilat," tutur Sandi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya menjelaskan, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan PT Agung Sedayu Group) sudah melaksanakan 11 poin yang menjadi sanksi mereka.

 

Baca: Jembatan Pulau C-Dadap, Akses Darat Pertama ke Pulau Reklamasi

Pengembang juga sudah mengubah dokumen lingkungan mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), memberikan data detail mengenai sumber pasir uruk dan material, dan merapikan dampak pengerukan itu.

Keputusan Siti mencabut sanksi administratif terhadap Pulau C dan D akan diteruskan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dari hal tersebut, akan ditentukan apa langkah selanjutnya terhadap kedua pulau hasil reklamasi itu.


EditorDian Maharani
Komentar

Terkini Lainnya

H-3 Pilkada Jateng, Alat Peraga Kampanye Dibersihkan Hingga ke Rumah Warga

H-3 Pilkada Jateng, Alat Peraga Kampanye Dibersihkan Hingga ke Rumah Warga

Regional
Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Uni Emirat Arab Siap Dukung Penarikan Mundur Pemberontak Yaman

Internasional
Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Pemkot Jakbar Cari Lokasi Pengganti Tempat Pembuangan Sampah yang Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Tugas Perdana dari Mendagri, Pj Gubernur Sumut Datangi Danau Toba

Regional
KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

KPU NTT Kesulitan Atur Akun Medsos yang Kampanye Saat Masa Tenang

Regional
Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Menengok Saluran Air Penuh Sampah di Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Cerita Korban Terpeleset Cairan Licin Diduga Oli di Pejompongan

Megapolitan
415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

415 Pengamat Internasional Terakreditasi Pantau Pemilu Turki

Internasional
Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Jika Ada Polisi Tidak Netral di Pilkada Jabar, Laporkan ke Kapolda

Regional
Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional

Close Ads X