Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Penerapan OK Otrip, Tarif Rp 5.000 untuk Sekali Perjalanan

Kompas.com - 04/12/2017, 07:41 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus mematangkan konsep OK Otrip yang telah menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Gambaran teknis mengenai konsep tersebut sudah mulai diungkapkan kepada publik.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pelaksanaannya dilakukan pada 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi.

"Nanti targetnya akan diuji coba sebelum 100 hari kerja (Anies-Sandi)," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Sejak masa kampanye, konsep dasar yang ditawarkan Anies-Sandi adalah bagaimana warga Jakarta bisa pergi ke mana saja dengan ongkos Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Ongkos Rp 5.000 itu sudah harus mencakup berbagai jenis moda kendaraan yang mereka gunakan dari rumah menuju tempat tujuan.

Baca juga: Uji Coba OK Otrip Ditargerkan Sebelum 100 Hari Kerja Anies-Sandi

Tap kartu

Bayangkan Anda menggunakan tiga moda transportasi umum dari rumah ke kantor, yaitu angkot, kopaja, dan transjakarta. Setelah OK Otrip diterapkan, warga hanya membutuhkan sebuah kartu.

Begitu naik angkot dari kompleks rumah, warga akan melakukan tap dan saldonya akan terpotong sesuai tarif angkot itu, misalnya Rp 4.000. Setelah itu, warga akan melanjutkan perjalanan dengan kopaja. Sedianya, tarif naik kopaja adalah Rp 4.000, tetapi dengan OK Otrip, warga yang sudah membayar Rp 4.000 pada perjalanan pertama hanya kena potong Rp 1.000 saat naik kopaja sehingga total ongkos perjalanan genap Rp 5.000.

Bagaimana kalau warga lanjut naik transjakarta setelah naik kopaja? Andri mengatakan, warga tetap harus tap kartu. Namun, tarif yang dibebankan ke warga itu adalah Rp 0.

"Kalau dia pulang, sistemnya juga sama," ujar Andri.

Saat pulang, warga yang langsung naik transjakarta akan langsung dipotong Rp 3.500 sekali tap. Jika dia lanjut naik angkot, kartu yang dia tap akan terpotong Rp 1.500 saja. Dengan demikian, warga hanya mengeluarkan Rp 5.000 setiap melakukan perjalanan.

Baca juga: Sopir Angkot Tanyakan Keuntungan Jalankan Program OK Otrip

Untuk menerapkan itu, saat ini Dinas Perhubungan sedang menjajaki kerja sama dengan enam bank penyedia kartunya.

Dalam masa uji coba hanya ada empat trayek yang akan melayani layanan OK Otrip, yaitu trayek Grogol M25, trayek baru Lebak Bulus, Marunda (U02) dan Warakas (JU 03), dan trayek Duren Sawit.

Hanya tiga jam dan tak mencakup KRL

Namun, ada batas waktu bagi warga yang ingin mendapatkan tarif OK Otrip ini. Andri mengatakan, warga hanya diberi waktu tiga jam untuk dapat menikmati tarif Rp 5.000 sekali perjalanan.

"Asumsinya warga dari rumah menuju ke kantor itu memakan waktu maksimal tiga jam mereka sudah sampai kantor," kata Andri.

Jika warga bertukar kendaraan umum setelah tiga jam dari pemakaian awal, dianggap melakukan perjalanan baru. Selain masalah jam, keterbatasan lain adalah soal pilihan kendaraan umum. Sejauh ini, kendaraan umum yang menerapkan OK Otrip baru transjakarta, angkot, dan bus-bus sedang, seperti kopaja.

Namun, transportasi umum seperti KRL belum termasuk. Begitupun moda transportasi berbasis rel lain yang menurut rencana ada di Jakarta, yaitu transportasi massal cepat (MRT) dan kereta ringan (LRT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com