Kompas.com - 06/12/2017, 07:53 WIB
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada catatan panjang terkait proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Sebuah raperda yang menjadi momok bahkan membuat salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 2016.

Sejak kasus penangkapan itu, pembahasan raperda tata ruang dihentikan sementara. Begitu juga nasib pembahasan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sampai saat ini, kedua raperda itu tidak pernah dibahas kembali.

Pemerintahan pun berganti. Kini Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI. Kebijakannya terkait reklamasi sudah disampaikan sejak masa kampanye. Raperda itu pun tak luput dari perhatian Anies.

Anies menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat pada 22 November 2017. Pada saat pembacaan daftar prolegda DPRD DKI tahun 2018, Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak masuk. Artinya tidak akan ada jadwal pembahasan raperda tata ruang pada tahun 2018. Surat tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga : Ingin Revisi Raperda Tata Ruang, Anies Tarik Surat yang Dikirim Djarot

Dinamika raperda

Kenapa raperda ini menjadi momok? Karena ada satu pasal yang mengatur kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda itu. Dulu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendorong hal itu karena Pemprov DKI bisa mendapat keuntungan besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, DPRD DKI berpendapat kontribusi tambahan 15 persen memberatkan pengembang. Selain itu, DPRD DKI berpendapat aturan mengenai besaran kontribusi diatur dalam pergub bukan perda.

Raperda itu dihentikan pembahasannya setelah Sanusi ditangkap dan pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan. Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta meminta untuk melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu.

Surat yang dikirimkan melampirkan surat dari pemerintah pusat tentang pencabutan moratorium reklamasi.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Megapolitan
Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Megapolitan
Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Megapolitan
Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Megapolitan
Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Megapolitan
Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Megapolitan
Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Megapolitan
Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Megapolitan
Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Megapolitan
Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Megapolitan
Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Megapolitan
Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Megapolitan
Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.