Rencana Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW Dibatalkan Kemendagri?

Kompas.com - 07/12/2017, 10:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

Meski belum menerima permintaan konsultasi Anies-Sandi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan LPJ dana operasional RT/RW tidak boleh dihapus.

"Ya enggak bisa dong (dihapus), gimana mempertanggungjawabkan uang operasional. Wong gaji aja ada kuitansi, apalagi uang negara," kata Sumarsono.

Baca juga : Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Dia menyarankan Anies-Sandi menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya. Sumarsono mencontohkan, LPJ yang dibuat cukup satu lembar dan diserahkan kepada lurah setempat. Kuitansi-kuitansi yang menjadi bukti transaksi juga bisa dilaporkan secara digital.

"(Sebaiknya) tetap ada LPJ, tetapi disederhanakan format dan tata caranya dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada," ucapnya.

Sumarsono menegaskan, setiap rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan. Hal itu berkaitan dengan akuntabilitas publik.

Memang tidak ada aturan khusus yang mengatur kewajiban RT/RW untuk membuat LPJ dana operasional. Namun, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan.

"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," kata Sumarsono.

Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW mulai tahun depan. Dana operasional RT yang sebelumnya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2 juta per bulan, sedangkan dana operasional RW yang sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Kenaikan dana operasional itu telah dianggarkan dalam APBD DKI 2018.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsep Mirip Stadion Premiere League, Begini Cara JIS Antisipasi Penonton Terjun ke Lapangan

Konsep Mirip Stadion Premiere League, Begini Cara JIS Antisipasi Penonton Terjun ke Lapangan

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Megapolitan
Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Megapolitan
Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

Megapolitan
Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Megapolitan
Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tangkap Kelompok Pencopet Ponsel Saat Konser Musik

Polisi Tangkap Kelompok Pencopet Ponsel Saat Konser Musik

Megapolitan
LPSK Beri Perlindungan Remaja yang Diperkosa Ayah Tiri di Tangsel

LPSK Beri Perlindungan Remaja yang Diperkosa Ayah Tiri di Tangsel

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Sepeda yang Melintas di Badan Jalan Tidak Kena Sanksi

Pemprov DKI Sebut Sepeda yang Melintas di Badan Jalan Tidak Kena Sanksi

Megapolitan
Setelah Uji Publik, LRT Jakarta Targetkan 7.000 Penumpang per Hari

Setelah Uji Publik, LRT Jakarta Targetkan 7.000 Penumpang per Hari

Megapolitan
Jakarta International Stadium Akan Dilengkapi Fasilitas Bungee Jumping

Jakarta International Stadium Akan Dilengkapi Fasilitas Bungee Jumping

Megapolitan
Tersangka Penyiraman Air Keras Racik Larutan Soda Api Sambil Ngopi di Samping Polsek

Tersangka Penyiraman Air Keras Racik Larutan Soda Api Sambil Ngopi di Samping Polsek

Megapolitan
Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Akan Dipecat karena Konsumsi Narkoba

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Akan Dipecat karena Konsumsi Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X