Rencana Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW Dibatalkan Kemendagri?

Kompas.com - 07/12/2017, 10:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

Sandi mengaku dirinya dan Anies akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait rencana tersebut. Dia tidak ingin kebijakan tersebut menyalahi aturan.

Meski belum menerima permintaan konsultasi Anies-Sandi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan LPJ dana operasional RT/RW tidak boleh dihapus.

"Ya enggak bisa dong (dihapus), gimana mempertanggungjawabkan uang operasional. Wong gaji aja ada kuitansi, apalagi uang negara," kata Sumarsono.

Baca juga : Sumarsono soal LPJ Dana RT/RW: Setiap Rupiah APBD Wajib Dipertanggungjawabkan!

Dia menyarankan Anies-Sandi menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya. Sumarsono mencontohkan, LPJ yang dibuat cukup satu lembar dan diserahkan kepada lurah setempat. Kuitansi-kuitansi yang menjadi bukti transaksi juga bisa dilaporkan secara digital.

"(Sebaiknya) tetap ada LPJ, tetapi disederhanakan format dan tata caranya dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada," ucapnya.

Sumarsono menegaskan, setiap rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan. Hal itu berkaitan dengan akuntabilitas publik.

Memang tidak ada aturan khusus yang mengatur kewajiban RT/RW untuk membuat LPJ dana operasional. Namun, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan.

"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," kata Sumarsono.

Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW mulai tahun depan. Dana operasional RT yang sebelumnya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2 juta per bulan, sedangkan dana operasional RW yang sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Kenaikan dana operasional itu telah dianggarkan dalam APBD DKI 2018.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Megapolitan
Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Megapolitan
Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Megapolitan
Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Megapolitan
5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X