Pemutihan Tunggakan Sewa Rusun DKI yang Masih Terganjal Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta melakukan pemutihan terhadap warga yang menunggak pembayaran rumah susun masih terganjal regulasi.

Hal itu berimbas tidak dapat dilakukan pemutihan dalam waktu dekat.

Regulasi yang mengatur tata cara pemutihan pembayaran tunggakan sewa rusun yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.

"Di dalam itu diatur kalau tunggakan sewa merupakan piutang daerah, dan kalau mau dihapus harus melalui proses dari Kementerian Keuangan sesuai PP, sehingga tidak bisa serta merta," kata Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti saat ditemui Kompas.com, Selasa (12/12/2017).

Baca juga : Diperlukan Pergub untuk Pemutihan Tunggakan Sewa Rusun Secara Kolektif

PP ini, lanjut dia, mengatur syarat yang mesti dipenuhi warga untuk mendapatkan pemutihan tunggakan sewa rusun tersebut.

Adapun syarat pemutihan adalah tunggakan sewa harus terhitung dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan demikian, warga yang menunggak rusun selama tiga tahun baru bisa diusulkan untuk masuk proses pemutihan.

Baca juga : DKI Terbentur Aturan Pemerintah soal Pemutihan Tunggakan Sewa Rusun

"Syarat selanjutnya, setelah terbukti tiga tahun menunggak, dia atau orang itu sendiri yang harus mengajukan pemutihan ke gubernur, harus person per person yang mengajukan ke gubernur," ujar Meli.

Maka, warga yang menunggak pembayaran sewa rusun selama tiga tahun mendapatkan pemutihan dengan mudah.

Harus ada pergub

Rencana Dinas Perumahan DKI untuk memberi pemutihan kolektif harus diatur dalam peraturan gubernur (Pergub).

"Kemarin kami coba untuk bisa diproses secara kolektif, tetapi harus ada pergub tersendiri dulu untuk mengatur tata laksananya," ucap Meli.

Meli mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemenkeu untuk mewujudkan pemutihan kolektif. Kemenkeu mewajibkan pergub sebagai landasan hukumnya.

"Jadi kalau sedianya mau kolektif, ya harus diatur dulu dalam Pergub itu. Sampai saat ini, kami masih menunggu Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Keuangan Pengelolaan Daerah untuk merumuskannya," tutur dia.

Baca juga : Tunggakan Sewa Rusun Jatinegara Barat Capai Rp 1,2 Miliar

Sebelumnya, alasan pemutihan tunggakan rusun ini disampaikan oleh Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan.

Dia merasa kesulitan memenuhi tunggakan rusun yang belum dibayarkan. Pasalnya, lebih dari Rp 30 miliar tunggakan yang tersebar di 23 lokasi rusun DKI Jakarta.

"Solusinya ya diputihkan, tidak ada lagi. Karena begini, kita punya kebijakan menampung orang miskin. Orang miskin tidak punya uang, terpaksa menghutang, karena kita tarifkan (rusun). Nah, kecuali ada peraturan baru, untuk warga relokasi gratis (misalnya)," ucap Agustino saat dihubungi Jumat (8/12/2017).