DPRD Ingatkan Pemprov DKI Tak Bisa Perjualbelikan Rusunami di Lahan Pemerintah

Kompas.com - 31/01/2018, 23:11 WIB
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, dalam rapat tentang pembangunan rumah DP 0 rupiah bersama Dinas Perumahan DKI di Gedung DPRD DKI, Rabu (31/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, dalam rapat tentang pembangunan rumah DP 0 rupiah bersama Dinas Perumahan DKI di Gedung DPRD DKI, Rabu (31/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Cinta Mega khawatir pembangunan rumah susun sederhana milik ( rusunami) dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah di PIK Pulogadung oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap pembohongan publik.

Sebab, warga yang membeli rusun itu tidak bisa sepenuhnya memiliki rumah tersebut, melainkan hanya mengantongi surat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) yang masa berlakunya 20 tahun.

"SKBG itu per 20 tahun, kan? Itu bisa jadi pembohongan publik. Apakah nanti Pemda ini punya hati nurani, 20 tahun kemudian ternyata ini bukan hak miliknya mereka, masih punya Pemda, status tanah punya Pemda," ujar Cinta dalam rapat bersama Dinas Perumahan DKI di Gedung DPRD DKI, Rabu (31/1/2018).

Cinta menjelaskan, aset yang dibangun Pemprov DKI di atas lahan pemerintah pada dasarnya tidak bisa diperjualbelikan karena melanggar hukum.

Baca juga: DPRD Kritik Pembangunan Rusunami DP 0 di Tanah Milik Pemprov DKI

Politikus PDI-P itu mengetahui Pemprov DKI berniat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian. Namun, dia tidak ingin program untuk membantu warga itu justru menabrak aturan.

Anggota Dewan lainnya, Ruslan Amsyari, menyampaikan kritik yang sama. Dia menyebut Pemprov DKI tidak bisa memperjualbelikan rusunami, meskipun melalui badan layanan umum daeah (BLUD).

"BLUD berarti langsung bagian dari pemerintah daerah ya? Dia bukan swasta. Bapak hakul yakin kalau memang ada kebohongan publik di kemudian hari dan kita melanggar hukum, itu Bapak tabrak juga, karena ini aset Pemda," kata Ruslan.

Baca juga: Tahun Ini, DKI Akan Bangun Rusunami DP 0 di PIK Pulogadung

Cinta menyarankan pembangunan rusunami di PIK Pulogadung sebaiknya dialihkan ke PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai BUMD DKI Jakarta. Sebab, jual beli merupakan bagian dari bisnis BUMD.

"Kalau usul saya, kami juga akan mengusulkan, bahwa itu serahkan aja ke Sarana Jaya. Karena walaupun Bapak buat BLUD, itu kan tetap aset Pemda yang diperjualbelikan," ucap Cinta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Dharmawan menyebut akan mendiskusikan persoalan pembangunan rusun tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya mau bicara dulu sama Pak Gubernur," kata Agustino.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X