Teknologi ERP di Jalan Protokol, DKI Tak Mau Coba-coba

Kompas.com - 16/03/2018, 12:51 WIB
Uji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Kurnia Sari Aziza/Kompas.comUji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan teknologi electronic road pricing (ERP) untuk membatasi kendaraan di Jakarta kembali menuai kritik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali bersurat ke Pemprov DKI Jakarta untuk melonggarkan persyaratan lelang.

Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah mengatakan dalam surat itu, pihaknya meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji.

Terkait permintaan ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan tak bisa lagi meringankan syarat bagi pengadaan ERP. Pemprov DKI tak mau coba-coba.

"Kami dari Dishub enggak berani main-main. Enggak berani menggunakan teknologi yang coba-coba. Kami gunakan teknologi yang terbaik dan sudah teruji," ujar Andri, Kamis (15/3/2018).

Baca juga : ERP, Digagas sejak Jokowi, Bisakah Terwujud oleh Anies-Sandiaga?

Menurut Andri, dalam pengadaan ERP, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi ERP ini yang diadakan DKI akan jadi yang pertama di Indonesia. Kedua, akan ada retribusi layanan yang ditarik dari masyarakat.

Ketiga, ERP bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan. Andri enggan terjadi masalah di kemudian hari yang membuat dirinya bisa diseret ke ranah hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Kalau coba-coba) nanti di situ ada unsur korupsinya. Yang seharusnya tarifnya sekian tiba-tiba tertarik sekian karena permasalahan teknologi. Kalau masalah hukum kan enggak mau tahu," kata Andri.

Baca juga : Penerapan ERP di Jakarta, Polisi Siapkan Tilang Lewat Kamera CCTV

Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014)KOMPAS.COM/PRAVITA RESTU ADYSTA Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014)

Andri mengatakan pihaknya tak membatasi pengadaan lelang ini. Pihaknya sudah mengakui kesalahan adanya potensi monopoli dengan menyatakan dalam Pergub yang lawas bahwa sistem ERP yang diterapkan adalah Dedicated Short Range Communication (DSRC) 5,8 GHz dengan kamera LPR.

"Revisi yang pertama kami memang ngakuin kami langsung state menggunakan itu, nggak boleh. Nah sekarang kami buka, silakan teknologi apa saja tapi kami minta yang teruji," kata dia.

Baca juga : KPPU Kembali Sarankan Pemprov DKI Longgarkan Syarat Lelang ERP

Terhadap saran KPPU kali ini, Andri membantah DKI mengabaikan. Ia mengaku akan berkonsultasi dengan Biro Hukum dan memberi penjelasan ke KPPU kenapa tak bisa merevisi persyaratan tender lagi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Megapolitan
Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Megapolitan
Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Megapolitan
UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 18 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 18 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Berbelasungkawa atas Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa

Wagub DKI Berbelasungkawa atas Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
UPDATE 30 November: 44 Kasus Baru di Jakarta, Nihil Kematian akibat Covid-19

UPDATE 30 November: 44 Kasus Baru di Jakarta, Nihil Kematian akibat Covid-19

Megapolitan
Masih Pandemi, Ridwan Kamil Sarankan Reuni 212 di Masjd Az Zikra Sentul Dibatalkan

Masih Pandemi, Ridwan Kamil Sarankan Reuni 212 di Masjd Az Zikra Sentul Dibatalkan

Megapolitan
Reuni 212 di Sentul, Anies dan Riza Disebut Belum Terima Undangan

Reuni 212 di Sentul, Anies dan Riza Disebut Belum Terima Undangan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Megapolitan
Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Megapolitan
Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.