Kompas.com - 16/03/2018, 12:51 WIB
Uji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Kurnia Sari Aziza/Kompas.comUji coba Electronic Road Pricing di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan teknologi electronic road pricing (ERP) untuk membatasi kendaraan di Jakarta kembali menuai kritik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali bersurat ke Pemprov DKI Jakarta untuk melonggarkan persyaratan lelang.

Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah mengatakan dalam surat itu, pihaknya meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji.

Terkait permintaan ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan tak bisa lagi meringankan syarat bagi pengadaan ERP. Pemprov DKI tak mau coba-coba.

"Kami dari Dishub enggak berani main-main. Enggak berani menggunakan teknologi yang coba-coba. Kami gunakan teknologi yang terbaik dan sudah teruji," ujar Andri, Kamis (15/3/2018).

Baca juga : ERP, Digagas sejak Jokowi, Bisakah Terwujud oleh Anies-Sandiaga?

Menurut Andri, dalam pengadaan ERP, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi ERP ini yang diadakan DKI akan jadi yang pertama di Indonesia. Kedua, akan ada retribusi layanan yang ditarik dari masyarakat.

Ketiga, ERP bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan. Andri enggan terjadi masalah di kemudian hari yang membuat dirinya bisa diseret ke ranah hukum.

"(Kalau coba-coba) nanti di situ ada unsur korupsinya. Yang seharusnya tarifnya sekian tiba-tiba tertarik sekian karena permasalahan teknologi. Kalau masalah hukum kan enggak mau tahu," kata Andri.

Baca juga : Penerapan ERP di Jakarta, Polisi Siapkan Tilang Lewat Kamera CCTV

Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014)KOMPAS.COM/PRAVITA RESTU ADYSTA Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014)

Andri mengatakan pihaknya tak membatasi pengadaan lelang ini. Pihaknya sudah mengakui kesalahan adanya potensi monopoli dengan menyatakan dalam Pergub yang lawas bahwa sistem ERP yang diterapkan adalah Dedicated Short Range Communication (DSRC) 5,8 GHz dengan kamera LPR.

"Revisi yang pertama kami memang ngakuin kami langsung state menggunakan itu, nggak boleh. Nah sekarang kami buka, silakan teknologi apa saja tapi kami minta yang teruji," kata dia.

Baca juga : KPPU Kembali Sarankan Pemprov DKI Longgarkan Syarat Lelang ERP

Terhadap saran KPPU kali ini, Andri membantah DKI mengabaikan. Ia mengaku akan berkonsultasi dengan Biro Hukum dan memberi penjelasan ke KPPU kenapa tak bisa merevisi persyaratan tender lagi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal Makin Meresahkan di Kota Bekasi, Polisi: Hindari Tempat Gelap

Begal Makin Meresahkan di Kota Bekasi, Polisi: Hindari Tempat Gelap

Megapolitan
Diduga Tersasar karena Peta Digital, Kakek Kayuh Sepeda Masuk Tol Sedyatmo

Diduga Tersasar karena Peta Digital, Kakek Kayuh Sepeda Masuk Tol Sedyatmo

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal asal Didampingi Orangtua

PPKM Level 2 Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal asal Didampingi Orangtua

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Omicron Tak Lebih Berbahaya dari Batuk Flu, tapi...

Wagub DKI Sebut Omicron Tak Lebih Berbahaya dari Batuk Flu, tapi...

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun Terjadi di Flyover Jatibaru Tanah Abang

Kecelakaan Beruntun Terjadi di Flyover Jatibaru Tanah Abang

Megapolitan
Disebut sebagai Macan yang Mengeong, Ini Tanggapan Prabowo

Disebut sebagai Macan yang Mengeong, Ini Tanggapan Prabowo

Megapolitan
Menhan Prabowo Ingatkan Kemerdekaan RI Bukan Hadiah

Menhan Prabowo Ingatkan Kemerdekaan RI Bukan Hadiah

Megapolitan
Saksi Ungkap Isi Ceramah Munarman yang Bangkitkan Keinginan Peserta Bergabung dengan ISIS

Saksi Ungkap Isi Ceramah Munarman yang Bangkitkan Keinginan Peserta Bergabung dengan ISIS

Megapolitan
Duduk Perkara Kasus KDRT  Neira J Kalangi: Viral di Media Sosial, Kini Jadi Tersangka Akses Ilegal

Duduk Perkara Kasus KDRT Neira J Kalangi: Viral di Media Sosial, Kini Jadi Tersangka Akses Ilegal

Megapolitan
Bandara Halim Perdanakusuma Tutup Mulai Hari Ini untuk Revitalisasi

Bandara Halim Perdanakusuma Tutup Mulai Hari Ini untuk Revitalisasi

Megapolitan
Saat Wakil Ketua DPRD DKI Kompak Laporkan Ketua Dewan ke BK karena Ngotot Ajukan Interpelasi Formula E...

Saat Wakil Ketua DPRD DKI Kompak Laporkan Ketua Dewan ke BK karena Ngotot Ajukan Interpelasi Formula E...

Megapolitan
Sempat Gagal, Tender Kedua Pembangunan Sirkuit Formula E Dibuka, Sudah Ada yang Daftar

Sempat Gagal, Tender Kedua Pembangunan Sirkuit Formula E Dibuka, Sudah Ada yang Daftar

Megapolitan
Peringati Hari Bakti Taruna Ke-76, Menhan Prabowo Ziarah ke TMP Taruna

Peringati Hari Bakti Taruna Ke-76, Menhan Prabowo Ziarah ke TMP Taruna

Megapolitan
PN Depok Lockdown hingga 31 Januari, Lebih dari 60 Persidangan Ditunda

PN Depok Lockdown hingga 31 Januari, Lebih dari 60 Persidangan Ditunda

Megapolitan
Tender Sirkuit Formula E Gagal, Wagub DKI Optimistis Tetap Bisa Terselenggara

Tender Sirkuit Formula E Gagal, Wagub DKI Optimistis Tetap Bisa Terselenggara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.