Perombakan Pejabat DKI Diduga Menyalahi Aturan

Kompas.com - 16/07/2018, 17:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tengah menyelidiki dugaan pelanggaran aturan dalam perombakan pejabat DKI yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Asisten Komisoner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN Sumardi menduga pencopotan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

"Kalau di dalam ASN ketika ada pemberhentian dari jabatan itu kan sebetulnya kalau mengacu pada PP 53 mengacu pada hukuman berat kan. Kalau hukuman berat kan ada proses pemanggilan pemeriksaan dan sebagainya," kata Sumardi kepada Kompas.com, Senin (16/7/2018).

Pasal 24 ayat (1) dalam peraturan itu menyebut sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Baca juga: Pejabat yang Dicopot Gubernur DKI Adukan Pelanggaran Prosedur ke Komisi ASN

Ayat selanjutnya menjelaskan pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Prosedur itu kan harus dilalui," kata Sumardi.

Selain soal pencopotan, dugaan pelanggaran juga meliputi seleksi jabatan yang dibuka untuk mengisi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang pimpinannya dicopot. Sumardi menjelaskan seleksi terbuka tak bisa digelar jika masih ada yang menjabat.

"Seleksi ya harus kosong dulu di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," ujar Sumardi.

Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebut pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diberjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberi kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Baca juga: Anies Copot Sejumlah Kepala SKPD, Jabatan Mereka Kini Dilelang

Ayat selanjutnya berbunyi, jika tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

Sementara di PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat nama jabatan pemimpin tinggi yang lowong sesuai Pasal 117 ayat (4).

Sejak Juni 2018 lalu, Anies telah mencopot sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagian jabatan itu kini diisi pelaksana tugas dan tengah dilelang. Adapun mereka yang dicopot, kini distafkan, dimutasi, atau pensiun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Megapolitan
Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Megapolitan
Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Megapolitan
Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Megapolitan
Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Megapolitan
Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Megapolitan
Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Megapolitan
Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Megapolitan
Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Camat Siagakan Posko Banjir dan Tempat Pengungsian

Wali Kota Jakbar Minta Camat Siagakan Posko Banjir dan Tempat Pengungsian

Megapolitan
203 Kendaraan Ditilang pada Hari Pertama Operasi Zebra di Jakbar

203 Kendaraan Ditilang pada Hari Pertama Operasi Zebra di Jakbar

Megapolitan
Pengendara Brio yang Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi Akhirnya Kena Tilang

Pengendara Brio yang Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi Akhirnya Kena Tilang

Megapolitan
Tak Langsung Tilang, Polisi Lebih Banyak Beri Teguran Saat Operasi Zebra

Tak Langsung Tilang, Polisi Lebih Banyak Beri Teguran Saat Operasi Zebra

Megapolitan
Wali Kota Minta Kejelasan soal Jatah Vaksin Covid-19 untuk Tangerang

Wali Kota Minta Kejelasan soal Jatah Vaksin Covid-19 untuk Tangerang

Megapolitan
Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi, Pengendara Beralasan Lupa Bawa E-toll

Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi, Pengendara Beralasan Lupa Bawa E-toll

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X