Kompas.com - 16/07/2018, 17:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tengah menyelidiki dugaan pelanggaran aturan dalam perombakan pejabat DKI yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Asisten Komisoner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN Sumardi menduga pencopotan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

"Kalau di dalam ASN ketika ada pemberhentian dari jabatan itu kan sebetulnya kalau mengacu pada PP 53 mengacu pada hukuman berat kan. Kalau hukuman berat kan ada proses pemanggilan pemeriksaan dan sebagainya," kata Sumardi kepada Kompas.com, Senin (16/7/2018).

Pasal 24 ayat (1) dalam peraturan itu menyebut sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Baca juga: Pejabat yang Dicopot Gubernur DKI Adukan Pelanggaran Prosedur ke Komisi ASN

Ayat selanjutnya menjelaskan pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Prosedur itu kan harus dilalui," kata Sumardi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain soal pencopotan, dugaan pelanggaran juga meliputi seleksi jabatan yang dibuka untuk mengisi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang pimpinannya dicopot. Sumardi menjelaskan seleksi terbuka tak bisa digelar jika masih ada yang menjabat.

"Seleksi ya harus kosong dulu di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS," ujar Sumardi.

Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebut pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diberjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberi kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Baca juga: Anies Copot Sejumlah Kepala SKPD, Jabatan Mereka Kini Dilelang

Ayat selanjutnya berbunyi, jika tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

Sementara di PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat nama jabatan pemimpin tinggi yang lowong sesuai Pasal 117 ayat (4).

Sejak Juni 2018 lalu, Anies telah mencopot sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagian jabatan itu kini diisi pelaksana tugas dan tengah dilelang. Adapun mereka yang dicopot, kini distafkan, dimutasi, atau pensiun.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Demi Keselamatan Semua, Anak-anak Biarkan Bermain di Rumah Saja

Anies: Demi Keselamatan Semua, Anak-anak Biarkan Bermain di Rumah Saja

Megapolitan
CCTV Buram, Polisi Kesulitan Ungkap Pelaku Penembakan di Kebayoran Baru

CCTV Buram, Polisi Kesulitan Ungkap Pelaku Penembakan di Kebayoran Baru

Megapolitan
Bima Arya Usul Warga Bogor yang Bekerja di Jakarta Dapat Prioritas WFH

Bima Arya Usul Warga Bogor yang Bekerja di Jakarta Dapat Prioritas WFH

Megapolitan
Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh

Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh

Megapolitan
Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Mulai Hari Ini, IGD RS Fatmawati Tak Lagi Terima Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
29.000 Warga Jaktim Jadi Sasaran Vaksinasi Setiap Hari demi Tercapai Kekebalan Komunal

29.000 Warga Jaktim Jadi Sasaran Vaksinasi Setiap Hari demi Tercapai Kekebalan Komunal

Megapolitan
Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Megapolitan
[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

Megapolitan
Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Ini Syarat dan Cara Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Darah Konvalesen

Ini Syarat dan Cara Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Darah Konvalesen

Megapolitan
Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Megapolitan
Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Megapolitan
Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Megapolitan
Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X