Diterimanya LKPJ 2017 dan Pembahasan yang Dicap Politis oleh Anies-Sandiaga... - Kompas.com

Diterimanya LKPJ 2017 dan Pembahasan yang Dicap Politis oleh Anies-Sandiaga...

Kompas.com - 24/07/2018, 07:14 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminpin rapat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 di Gedung DPRD, Senin (23/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap tahun, selalu ada dinamika dalam proses pembahasan anggaran di rapat banggar DPRD DKI Jakarta.

Termasuk rapat terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 yang berlangsung bulan ini.

LKPJ ini menjadi penting untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.

Baca juga: Ketua DPRD Terima LKPJ 2017, Gubernur DKI Bilang Predictable

Uang sisa atau sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 akan digunakan untuk APBD-P itu.

Silpa tersebut baru bisa terlihat jumlahnya setelah LKPJ diterima atau disetujui DPRD DKI Jakarta.

Masalahnya, selama beberapa kali, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mau menerimanya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Akhirnya Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

Alasannya silpa dari tahun anggaran lalu begitu besar sampai Rp 13,1 triliun. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Setelah dua kali rapat, akhirnya Prasetio menerima LKPJ itu, Senin (23/7/2018).

"Dengan mengucap bismillah, LKPJ ini saya terima," ujar Prasetio, sambil mengetuk palu sidang di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin.

Catatan-catatan

Meski diterima, Prasetio mengatakan banyak catatan-catatan atas LKPJ tahun ini.

Pertama adalah terkait realisasi serapan anggaran di masing-masing dinas yang dinilai masih rendah.

Sisa anggaran paling besar ada pada bidang infrastruktur yaitu sampai Rp 5 triliun.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Belum Tanda Tangan LKPJ 2017, Anies Bilang Prosesnya Jadi Politis

Selain itu, ada juga sisa anggaran yang terjadi karena gagal lelang 41 kegiatan dengan nilai total Rp 50 miliar.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (22/6/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (22/6/2018).
Dalam rapat, eksekutif sudah menjelaskan alasan-alasan gagalnya lelang tersebut.

Meski demikian, Prasetio tetap menilai ini karena perencanaan yang kurang baik.

Prasetio pun menyoroti banyaknya kepala SKPD yang kini berstatus pelaksana tugas. Dia mengatakan, hal ini membatasi kewenangan kepala SKPD.

Baca juga: LKPJ 2017 Belum Ditandatangani, Sandiaga Takut Program-program Tertunda

Prasetio khawatir ini akan berakibat pada rendahnya penyerapan di tahun 2018.

"Saya minta Pak Gubernur segera tetapkan kepala dinas atau badan secara definitif. Sekarang ini banyak PLT, mereka, kan, tidak bisa tanda tangan kontrak. Pertanggungjawabannya bagaimana?" Kata Prasetio.

Dinilai politis

Sebelum LKPJ diterima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sempat menilai proses pembahasannya jadi politis.

"Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis, sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis," ujar Anies.

Anies mengatakan, silpa tahun 2017 memang tinggi karena ada target pendapatan yang meningkat.

Baca juga: Ketua DPRD Belum Tanda Tangan LKPJ, Sandiaga Minta Pengesahan Jangan Dicampuri Politik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Senin (23/7/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Senin (23/7/2018).
Sandiaga juga memiliki pendapat yang sama. Dia khawatir program lain jadi terhambat jika pembahasan LKPJ dilakukan secara politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.

Namun, dalam rapat Senin kemarin, hal itu dibantah Prasetio.

Baca juga: DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Tanggapi LKPJ Gubernur

Politisi PDI-P itu menunjukkan bahwa bukan hanya dia yang mengkritisi tingginya silpa, melainkan semua anggota Dewan termasuk yang berasal dari partai pendukung Anies-Sandiaga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).RIMA WAHYUNINGRUM Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meninjau proyek di MRT dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu (8/7/2018).
Misalnya anggota dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi yang mengkritisi alasan Pemprov DKI gagal dalam lelang.

Pihak eksekutif sebelumnya menjelaskan bahwa lelang gagal katena ternyata pemenangnya tidak kredibel.

Baca juga: Ahok: Ketua DPRD Enggak Tanda Tangan LKPJ APBD 2014

"Ini sudah menang (lelang), tetapi, kok, enggak bisa dijalankan karena ternyata enggak ada alamat perusahaan dan lain-lain. Harusnya dicek sebelum ikut itu. Jadi enggak ada gagal lelang," ujar Suhaimi.

"Bukan politis juga loh, kami mengoreksi karena kami fungsinya mengawasi. Kalau bapak-bapak enggak benar juga teman-teman Dewan pasti akan teriak. Siapa pun dia walaupun dari partai pendukung," ujar Prasetio.


Terkini Lainnya


Close Ads X