Anies-Sandiaga Berwenang Beri Sanksi Tambahan Oknum Kelurahan Gandaria Utara yang Pungli

Kompas.com - 25/07/2018, 23:19 WIB
Ilustrasi Pungli ShutterstockIlustrasi Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi tambahan untuk oknum pegawai negeri sipil (PNS) Kelurahan Gandaria Utara berinisial A yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga menunggu arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Sekretaris Camat Kebayoran Baru Sjamsul Idris mengatakan, Anies dan Sandiaga berwenang memperberat sanksi A.

"Iya, menunggu arahan. Itu (sanksi tambahan) tergantung pimpinan," ujar Sjamsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: Sandiaga Pikirkan Sanksi Tambahan untuk Oknum Kelurahan yang Pungli

Berdasarkan keputusan Camat Kebayoran Baru Nomor 24 Tahun 2018 per 23 Juli kemarin, A disanksi tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) selama satu tahun.

Sanksi untuk A mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pihak kecamatan memberikan saksi tersebut setelah A diperiksa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sandiaga Pikirkan Sanksi Tambahan untuk Oknum Kelurahan yang Pungli

Hasil pemeriksaan itu ditulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Saya laporkan kepada camat selaku kepala SKPD untuk membuat hukuman disiplin berdasarkan BAP saya, disesuaikan dengan PP 53 itu. Kemudian kami merekomendasikan kepada pimpinan, kepada tingkat kota maupun provinsi, itu monggo (jika ada sanksi tambahan)," kata Sjamsul.

Wagub Sandiaga sebelumnya menilai sanksi untuk A terlalu ringan. Dia sedang memikirkan sanksi tambahan untuk oknum tersebut.

Baca juga: Sandiaga: Oknum yang Pungli Sudah Merusak Nama Baik Satu Kecamatan

"Karena mungkin sanksi yang diberikan kepada dia adalah sanksi maksimal yang sesuai di Undang-Undang ASN dan di Pemprov DKI. Jadi kami coba cari, mungkin sanksi lain karena kami ingin beri efek jera," ujar Sandiaga, Selasa (24/7/2018).

Sebelumnya, seorang warga di Kelurahan Gandaria Utara, Salmah, menjadi korban pungli yang dilakukan salah satu oknum kelurahan.

Berdasarkan cerita Salmah, oknum berinisial A tersebut meminta uang untuk mengurus sertifikat rumah. Awalnya dia dimintai uang sebesar Rp 500.000 untuk biaya pengukuran satu rumah.

Baca juga: Terungkapnya Praktik Pungli di Kelurahan Gandaria Utara

Setelah itu, oknum dari kelurahan berinisial A itu juga terus menerus memintanya memberi sejumlah uang untuk mengurus surat-surat. Lebih kurang sudah Rp 8 juta uang yang dia keluarkan. Namun, sertifikatnya tidak kunjung selesai.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Wali Kota Depok: Jumlah Vaksin yang Kami Terima Belum Sesuai Kebutuhan

Megapolitan
Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Sulitnya Warga di Sekitar Jakarta Mengakses Vaksin Covid-19

Megapolitan
Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Keluh Pedagang Sepeda Saat Tren Gowes Menurun: Sepeda Murah Masih Terjual, Sepeda Mahal Sama Sekali Tidak Gerak

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena 'Katanya, katanya'

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena "Katanya, katanya"

Megapolitan
Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk 'Jangkrik Tidur'

Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk "Jangkrik Tidur"

Megapolitan
Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Megapolitan
Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Megapolitan
Nekat WFO dari Batas Ketentuan, Perkantoran di Jakarta Akan Disanksi Rp 50 Juta

Nekat WFO dari Batas Ketentuan, Perkantoran di Jakarta Akan Disanksi Rp 50 Juta

Megapolitan
Polisi dan TNI Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Polisi dan TNI Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Syarat dan Cara Pendaftaran Vaksinasi Masal di Stadion Patriot Bekasi

Syarat dan Cara Pendaftaran Vaksinasi Masal di Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
RSUD Depok: Seminggu Terakhir Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat Tajam

RSUD Depok: Seminggu Terakhir Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat Tajam

Megapolitan
Pasien Covid-19 Melonjak, IDI Jakarta Minta Pemerintah Lunasi Utang ke Rumah Sakit

Pasien Covid-19 Melonjak, IDI Jakarta Minta Pemerintah Lunasi Utang ke Rumah Sakit

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Minta Warga Jakarta Habiskan Akhir Pekan di Rumah Saja

Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Minta Warga Jakarta Habiskan Akhir Pekan di Rumah Saja

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X