Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek "Online" Demo Saat Asian Games...

Kompas.com - 07/08/2018, 11:55 WIB
Sejumlah driver ojek online demo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).KOMPAS.com/GARRY ANDREW Sejumlah driver ojek online demo di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengemudi ojek online berencana menggelar demo saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang atau dikenal dengan sebutan aksi 188.

Aksi 188 merupakan lanjutan dari demo sebelumnya yang telah dilakukan sebanyak tiga kali selama tahun 2017.

Tujuan aksi 188

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, aksi 188 rencananya akan mengusung dua tuntutan utama.

Tuntutan pertama adalah mengembalikan tarif normal ojek online. Tahun 2012-2015 tarif per kilometer adalah Rp 3.000, sedangkan saat ini tarif telah diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi para ojek online.

Igun mengaku telah menyampaikan tuntutan tersebut ke lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini berarti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hasilnya nihil dan tidak ada solusi atas masalah ojek online tersebut.

Alasan demo saat pembukaan Asian Games 2018

Igun menyatakan ada dua alasan mengapa pengemudi ojek online memilih pembukaan Asian Games 2018 sebagai hari pelaksaan demo.

Alasan pertama adalah menarik perhatian dunia internasional. Ia menilai, saat ini para pengemudi ojek online sudah tidak mempunyai tempat mengadu dan menyampaikan tuntutan.

"Jalan terakhir untuk mengadu ya ke internasional, kan saat Asian Games banyak negara dari luar dan media internasional," kata Igun kepada Kompas.com.

Alasan kedua adalah keberadaan Grab yang menjadi salah satu sponsor Asian Games 2018.

Walaupun menuai banyak pro dan kontra, Igun menilai aksi 188 tidak melanggar aturan karena setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya


Close Ads X