Pemprov Jabar Diminta Tak Evaluasi Pj Wali Kota Bekasi Sebelum LAHP Ombudsman Keluar

Kompas.com - 10/08/2018, 20:18 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/8/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta Pemprov Jawa Barat tidak melakukan evaluasi terhadap Penjabat Wali Kota Bekasi R. Ruddy Gandakusumah, sampai selesainya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi pada 27 Juli 2018 lalu.

"Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya sudah meminta kepada Pemprov Jabar untuk tidak melakukan evaluasi terhadap Pj Wali Kota Kota Bekasi terlebih dahulu, sampai selesainya LAHP Ombudsman RI," kata Teguh, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

Hal tersebut diminta Ombudsman supaya Pemprov Jawa Barat memiliki bahan evaluasi terkait dengan kinerja Pj Wali Kota Bekasi.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Minta Ombudsman Cari Dalang Terhentinya Pelayanan Publik

"Karena selama ini, dasar peninjauan yang akan dipakai untuk mengganti Pj salah satunya adalah penghentian layanan publik yang disebabkan oleh disharmonisasi, dan hal itu yang sedang kami periksa," ujar Teguh.

 

"Dan nanti bisa ada pembuktian, apakah penyebab penghentian layanan publik itu disebabkan oleh disharmonisasi atau sebab lainnya," tambah Teguh.

Namun, lanjut Teguh, pihaknya tidak mempermasalahkan jika Pemprov Jawa Barat tetap ingin mengevaluasi kinerja Pj Wali Kota Bekasi sebelum LAHP Ombudsman selesai.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi 4 Jam Diperiksa Ombudsman soal Pelayanan Publik

"Ya tidak apa-apa, itu kewenangan mereka memang. Tapi, apakah ada bahan untuk melakukan evaluasinya? Pejabat pemerintahan hanya mungkin dicopot jika ada evaluasi terkait dengan kinerja secara jelas dan LAHP kami bisa menjadi alat bantu mereka," ujar dia.

Adapun Ombudsman akan melakukan pemeriksaan telah lebih dulu, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 Camat se-Kota Bekasi, dan Pj Wali Kota Bekasi. Rencananya pada 13 Agustus 2018, Ombudsman akan memanggil para ahli.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Megapolitan
Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X