Pemprov Jabar Diminta Tak Evaluasi Pj Wali Kota Bekasi Sebelum LAHP Ombudsman Keluar

Kompas.com - 10/08/2018, 20:18 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/8/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta Pemprov Jawa Barat tidak melakukan evaluasi terhadap Penjabat Wali Kota Bekasi R. Ruddy Gandakusumah, sampai selesainya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi pada 27 Juli 2018 lalu.

"Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya sudah meminta kepada Pemprov Jabar untuk tidak melakukan evaluasi terhadap Pj Wali Kota Kota Bekasi terlebih dahulu, sampai selesainya LAHP Ombudsman RI," kata Teguh, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

Hal tersebut diminta Ombudsman supaya Pemprov Jawa Barat memiliki bahan evaluasi terkait dengan kinerja Pj Wali Kota Bekasi.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Minta Ombudsman Cari Dalang Terhentinya Pelayanan Publik

"Karena selama ini, dasar peninjauan yang akan dipakai untuk mengganti Pj salah satunya adalah penghentian layanan publik yang disebabkan oleh disharmonisasi, dan hal itu yang sedang kami periksa," ujar Teguh.

 

"Dan nanti bisa ada pembuktian, apakah penyebab penghentian layanan publik itu disebabkan oleh disharmonisasi atau sebab lainnya," tambah Teguh.

Namun, lanjut Teguh, pihaknya tidak mempermasalahkan jika Pemprov Jawa Barat tetap ingin mengevaluasi kinerja Pj Wali Kota Bekasi sebelum LAHP Ombudsman selesai.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi 4 Jam Diperiksa Ombudsman soal Pelayanan Publik

"Ya tidak apa-apa, itu kewenangan mereka memang. Tapi, apakah ada bahan untuk melakukan evaluasinya? Pejabat pemerintahan hanya mungkin dicopot jika ada evaluasi terkait dengan kinerja secara jelas dan LAHP kami bisa menjadi alat bantu mereka," ujar dia.

Adapun Ombudsman akan melakukan pemeriksaan telah lebih dulu, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 Camat se-Kota Bekasi, dan Pj Wali Kota Bekasi. Rencananya pada 13 Agustus 2018, Ombudsman akan memanggil para ahli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X