Pemprov Jabar Diminta Tak Evaluasi Pj Wali Kota Bekasi Sebelum LAHP Ombudsman Keluar - Kompas.com

Pemprov Jabar Diminta Tak Evaluasi Pj Wali Kota Bekasi Sebelum LAHP Ombudsman Keluar

Kompas.com - 10/08/2018, 20:18 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/8/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/8/2018).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta Pemprov Jawa Barat tidak melakukan evaluasi terhadap Penjabat Wali Kota Bekasi R. Ruddy Gandakusumah, sampai selesainya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi pada 27 Juli 2018 lalu.

"Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya sudah meminta kepada Pemprov Jabar untuk tidak melakukan evaluasi terhadap Pj Wali Kota Kota Bekasi terlebih dahulu, sampai selesainya LAHP Ombudsman RI," kata Teguh, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

Hal tersebut diminta Ombudsman supaya Pemprov Jawa Barat memiliki bahan evaluasi terkait dengan kinerja Pj Wali Kota Bekasi.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi Minta Ombudsman Cari Dalang Terhentinya Pelayanan Publik

"Karena selama ini, dasar peninjauan yang akan dipakai untuk mengganti Pj salah satunya adalah penghentian layanan publik yang disebabkan oleh disharmonisasi, dan hal itu yang sedang kami periksa," ujar Teguh.

 

"Dan nanti bisa ada pembuktian, apakah penyebab penghentian layanan publik itu disebabkan oleh disharmonisasi atau sebab lainnya," tambah Teguh.

Namun, lanjut Teguh, pihaknya tidak mempermasalahkan jika Pemprov Jawa Barat tetap ingin mengevaluasi kinerja Pj Wali Kota Bekasi sebelum LAHP Ombudsman selesai.

Baca juga: Pj Wali Kota Bekasi 4 Jam Diperiksa Ombudsman soal Pelayanan Publik

"Ya tidak apa-apa, itu kewenangan mereka memang. Tapi, apakah ada bahan untuk melakukan evaluasinya? Pejabat pemerintahan hanya mungkin dicopot jika ada evaluasi terkait dengan kinerja secara jelas dan LAHP kami bisa menjadi alat bantu mereka," ujar dia.

Adapun Ombudsman akan melakukan pemeriksaan telah lebih dulu, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 Camat se-Kota Bekasi, dan Pj Wali Kota Bekasi. Rencananya pada 13 Agustus 2018, Ombudsman akan memanggil para ahli.


Terkini Lainnya

VIDEO: Respons Sandiaga Uno Saat Ditolak Kedatangannya di Labuhanbatu

VIDEO: Respons Sandiaga Uno Saat Ditolak Kedatangannya di Labuhanbatu

Nasional
Kesiapan Angkutan Kereta Natal dan Tahun Baru, Waspada Pelemparan Batu dan Banjir

Kesiapan Angkutan Kereta Natal dan Tahun Baru, Waspada Pelemparan Batu dan Banjir

Regional
Kemenkumham Umumkan Hasil Akhir CPNS, Ini Hal yang Perlu Diketahui

Kemenkumham Umumkan Hasil Akhir CPNS, Ini Hal yang Perlu Diketahui

Nasional
8 Keluarga di Lokasi Longsor Toba Samosir Diungsikan

8 Keluarga di Lokasi Longsor Toba Samosir Diungsikan

Regional
5 Fakta di Balik Kematian Eril Dardak, Dugaan Salah Eksperimen hingga Duka Penjaga Rumah

5 Fakta di Balik Kematian Eril Dardak, Dugaan Salah Eksperimen hingga Duka Penjaga Rumah

Regional
5 Fakta Pesta Seks di Yogyakarta, Sudah 4 Kali 'Pertunjukan' hingga Uang Tunai Rp 1,5 Juta

5 Fakta Pesta Seks di Yogyakarta, Sudah 4 Kali "Pertunjukan" hingga Uang Tunai Rp 1,5 Juta

Regional
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang 4 Meter di Perairan Talaud

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang 4 Meter di Perairan Talaud

Regional
Aparat Diminta Cepat Tuntaskan Kasus Perusakan Polsek Ciracas, Demi Menjaga Sinergitas TNI-Polri

Aparat Diminta Cepat Tuntaskan Kasus Perusakan Polsek Ciracas, Demi Menjaga Sinergitas TNI-Polri

Nasional
7 Fakta Ratusan Warga Tertipu Penjualan Rumah Rp 130 Juta di Tangsel

7 Fakta Ratusan Warga Tertipu Penjualan Rumah Rp 130 Juta di Tangsel

Megapolitan
Truk Terguling ke Jurang, Sopir Selamat setelah Melompat ke Luar

Truk Terguling ke Jurang, Sopir Selamat setelah Melompat ke Luar

Regional
Kunjungi Aceh, Ini Agenda Jokowi Hari Ini...

Kunjungi Aceh, Ini Agenda Jokowi Hari Ini...

Nasional
Istri Merencanakan Pembunuhan Suami karena Korban Sering Selingkuh

Istri Merencanakan Pembunuhan Suami karena Korban Sering Selingkuh

Regional
Pemeriksaan Lanjutan Dahnil Anzar sebagai Saksi Kasus Dana Kemah Ditunda

Pemeriksaan Lanjutan Dahnil Anzar sebagai Saksi Kasus Dana Kemah Ditunda

Megapolitan
Antisipasi Intimidasi, Pemilih Penyandang Disabilitas Didampingi saat Mencoblos

Antisipasi Intimidasi, Pemilih Penyandang Disabilitas Didampingi saat Mencoblos

Regional
KRL Jakarta Kota-Bekasi Alami Gangguan karena Operasional Kereta Barang

KRL Jakarta Kota-Bekasi Alami Gangguan karena Operasional Kereta Barang

Megapolitan

Close Ads X