"Dulu Bu Marina Menangis Mohon PMD, Dharma Jaya Tidak Dikasih, tetapi Sekarang Malah Diajukan"

Kompas.com - 29/08/2018, 14:22 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengungkit kembali sikap keras Pemprov DKI Jakarta ketika Dirut PD Dharma Jaya yang dulu, Marina Ratna, meminta penyertaan modal daerah ( PMD) pada APBD murni 2018.

Ketika itu, PD Dharma Jaya tetap tidak diberikan PMD meski Marina sudah memohon.

"Saya ingat dulu Bu Marina sampai menangis hanya untuk memohon minta PMD, tetapi tidak dikasih Pemprov. Sekarang, dengan alasan yang sama, hari ini PMD itu malah diajukan lagi tanpa perubahan," ujar Pantas dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Klaim PMD Hampir Rp 11 Triliun untuk 8 BUMD Demi Penuhi Kebutuhan Warga


Adapun pada rancangan anggaran perubahan 2018, PD Dharma Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 79,4 miliar.

Dana itu digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Alasan ini juga digunakan Marina ketika mengajukan PMD pada pembahasan APBD murni 2018 lalu.

Marina memohon PMD itu untuk menunjang penyediaan daging subsidi penerima Kartu Jakarta Pintar.

Pantas mengatakan, kali ini PMD kembali diajukan Pemprov DKI untuk kepentingan yang sama.

Marina akhirnya mengundurkan diri dan diganti oleh Johan Romadhon. Pantas menilai, ada unsur like or dislike dalam hal ini.

"Sulit bagi saya untuk tidak berpendapat ada faktor like or dislike, suka atau tidak suka di sini," ujar Pantas.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Ia juga mengkritik perbedaan sikap Pemprov DKI Jakarta dari pembahasan anggaran lalu.

PD Dharma Jaya dan BUMD lain dulu tidak diberi PMD dengan alasan membuat mereka mandiri. Namun, sekarang sikapnya berbeda lagi.

"Begitu mudahnya kita berpindah prinsip. Dari prinsip kemandirian, tiba-tiba jadi prinsip supply sebesar-besarnya. Begitu mudah kita beralih prinsip," ujar Pantas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X