"Kalau Begini, Kelas Camat yang Jadi Dirut BUMD Juga Bisa..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus mengkritisi penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 935 miliar.

Bestari heran BUMD tersebut hanya mengandalkan PMD untuk mewujudkan program rumah DP 0.

Padahal, nantinya rumah tersebut juga akan dijual PT Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim PMD Hampir Rp 11 Triliun untuk 8 BUMD demi Penuhi Kebutuhan Warga

"Jangan pakai uang rakyat untuk dagang, kalau begini kelas camat yang jadi dirut (BUMD) juga bisa. Kalau mau buat dagang ya pakai KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dong," ujar Bestari dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Bestari menilai BUMD harus kreatif mencari sumber pendanaan lain di luar BUMD.

Pimpinan PT Pembangunan Sarana Jaya tidak boleh bergantung PMD untuk mewujudkan program itu.

Baca juga: Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

"Saya support Sarana Jaya untuk bermitra dengan lain, jangan bermitra dengan DKI terus. Ini mah kelas camat lurah juga bisa," kata dia.

Adapun, PT Pembangunan Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 935 miliar.

BUMD ini memiliki banyak rencana penggunaan. PMD itu akan digunakan untuk pembangunan awal rumah DP 0 di Kelapa Village Rp 128 miliar.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Kemudian juga untuk pembangunan awal rumah DP 0 di Lebak Bulus sebesar Rp 189 miliar.

Untuk pembebasan lahan dan pengembangan Sentra Primer Tanah Abang Rp 262 miliar. Terakhir, untuk pembebasan tanah dan pembangunan tower rusunami Rp 355 miliar.