Kompas.com - 03/09/2018, 18:37 WIB
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI yang meloloskan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik untuk dapat mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, pihaknya berpedoman pada surat edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

KPU DKI akan menunda itu sampai ada putusan Mahkamah Agung terkait uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

"Ada surat edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018 bahwa kami diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi sampai keluar putusan uji materi MA terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018," ujar Betty saat dihubungi, Senin (3/9/2018).

Baca juga: Taufik: Saya Menggugat KPU DKI Bukan Sekadar untuk Bisa Ikut Pileg

Meskipun ada surat edaran tersebut, Betty memastikan daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019 akan ditetapkan pada 20 September mendatang. Hal itu sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

"DCT tetap tanggal 20 September," kata Betty.

Ketua KPU RI Arief Budiman sebelumnya menegaskan bahwa 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan Bawaslu.

"KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Senayan.

"Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat," tambah Arief.

Baca juga: Lolosnya Taufik sebagai Bacaleg...

Selain itu, KPU juga sudah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda eksekusi putusan Bawaslu tersebut.

Arief mengatakan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan uji materi atas PKPU.

Sementara itu, Taufik mengatakan KPU DKI harus menaati putusan Bawaslu DKI. Jika tidak, Taufik akan menggugat KPU lagi.

"Dalam UU Pemilu, keputusan Bawaslu itu wajib dilaksanakan oleh KPU. Kalau enggak melaksanakan, ya kita gugat lagi ke perdata ke DKPP, terus saja kita gugat," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Gusuran JIS Datangi Balai Kota, Dirikan Tenda dan Setel Dangdut

Warga Gusuran JIS Datangi Balai Kota, Dirikan Tenda dan Setel Dangdut

Megapolitan
Ogah Reuni 212 Dijadikan Ajang Berpolitik, Panitia Tak Undang Tokoh Politik

Ogah Reuni 212 Dijadikan Ajang Berpolitik, Panitia Tak Undang Tokoh Politik

Megapolitan
Rizieq Shihab Belum Dipastikan Hadir ke Reuni Aksi 212 di Masjid At-Tin

Rizieq Shihab Belum Dipastikan Hadir ke Reuni Aksi 212 di Masjid At-Tin

Megapolitan
4 Rumah Semipermanen dan Lapak Barang Rongsokan Terbakar, Korban Rugi Rp 100 Jutaan

4 Rumah Semipermanen dan Lapak Barang Rongsokan Terbakar, Korban Rugi Rp 100 Jutaan

Megapolitan
Tak Lagi di Monas, Reuni Aksi 212 Akan Digelar di Masjid At-Tin Jumat Besok

Tak Lagi di Monas, Reuni Aksi 212 Akan Digelar di Masjid At-Tin Jumat Besok

Megapolitan
14 Unit Mobil Damkar Tangani Kebakaran Lapak Rongsok di Kebon Jeruk

14 Unit Mobil Damkar Tangani Kebakaran Lapak Rongsok di Kebon Jeruk

Megapolitan
Air Laut Sempat Berubah Warna Sebelum Ratusan Ikan Terkapar di Daratan Pulau Onrust

Air Laut Sempat Berubah Warna Sebelum Ratusan Ikan Terkapar di Daratan Pulau Onrust

Megapolitan
Letusan Petasan Berbalas Tembakan ke Udara, Polisi Gerebek Kampung Bahari...

Letusan Petasan Berbalas Tembakan ke Udara, Polisi Gerebek Kampung Bahari...

Megapolitan
Bus 'Pink' Transjakarta, Warisan Ahok yang Masih Eksis hingga Kini

Bus "Pink" Transjakarta, Warisan Ahok yang Masih Eksis hingga Kini

Megapolitan
Khawatir Dorong Penularan Bunuh Diri, Kasus Kematian Keluarga di Kalideres Harus Segera Ditutup

Khawatir Dorong Penularan Bunuh Diri, Kasus Kematian Keluarga di Kalideres Harus Segera Ditutup

Megapolitan
Usulan Kenaikan UMK 7,48 Persen Bisa Bikin Upah Buruh Kota Tangerang Naik Rp 320.000

Usulan Kenaikan UMK 7,48 Persen Bisa Bikin Upah Buruh Kota Tangerang Naik Rp 320.000

Megapolitan
Ratusan Miliar Rupiah Menggelontor demi LRT-MRT yang Lebih Baik...

Ratusan Miliar Rupiah Menggelontor demi LRT-MRT yang Lebih Baik...

Megapolitan
Ahli Desak Polisi Segera Ungkap Kematian Keluarga di Kalideres meski Tak Terpecahkan

Ahli Desak Polisi Segera Ungkap Kematian Keluarga di Kalideres meski Tak Terpecahkan

Megapolitan
Mengungkap Penyebab Ratusan Ikan Kecil Terdampar di Pulau Onrust, Diduga akibat Perubahan Suhu dan Bukan Terkait Gempa...

Mengungkap Penyebab Ratusan Ikan Kecil Terdampar di Pulau Onrust, Diduga akibat Perubahan Suhu dan Bukan Terkait Gempa...

Megapolitan
Dian Tewas Terakhir, Ahli Duga Keluarga di Kalideres Sepakat Bunuh Diri

Dian Tewas Terakhir, Ahli Duga Keluarga di Kalideres Sepakat Bunuh Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.