Jakarta Masih Terancam Bencana Banjir - Kompas.com

Jakarta Masih Terancam Bencana Banjir

Kompas.com - 13/09/2018, 09:41 WIB
Warga mengungsi sambil membawa barang-barang berharga saat terjadi banjir di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2018). Sebanyak 263 keluarga di Rawajati RW 007, RT 002, RT 003, RT 004, dan RT 005 dilaporkan terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Warga mengungsi sambil membawa barang-barang berharga saat terjadi banjir di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2018). Sebanyak 263 keluarga di Rawajati RW 007, RT 002, RT 003, RT 004, dan RT 005 dilaporkan terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Musim hujan 2018-2019 diprediksi masih akan menimbulkan bencana banjir bagi Jakarta, terutama pada puncak musim hujan yang jatuh pada Februari 2019.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah menyebutkan, sebanyak 129 kelurahan di Jakarta terancam banjir pada musim hujan 2018/2019. Lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu memiliki 268 kelurahan. Dengan demikian, kelurahan yang rawan banjir itu mencapai sekitar 48 persen dari total jumlah kelurahan yang ada.

"Berdasarkan peta rawan genangan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 129 kelurahan titik daerah rawan genangan yang menjadi fokus untuk penanganan banjir," kata Bambang di kantornya, Rabu (12/9/2018) kemarin.

Bambang mengatakan, 129 kelurahan itu diantisipasi bakal banjir akibat meluapnya sungai. Sungai yang dimaksud yakni Angke, Pesanggrahan, Krukut, Ciliwung Kelurahan, Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama Kelurahan, Sunter, Cipinang Kelurahan, daan Cengkareng Drain. Kelurahan-kelurahan yang paling rawan banyak berada di Jakarta Selatan, menyusul Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Baca juga: 129 Kelurahan di Jakarta Terancam Banjir

Bambang mengatakan kelurahan yang berpotensi banjir itu berada di daerah aliran sungai (DAS) yang belum dinormalisasi atau dilebarkan dan dibeton. Ia mengakui titik banjir dari tahun sebelumnya tak berkurang jauh. Itu terjadi terutama di DAS Ciliwung yang banjirnya cukup parah.

"Sebetulnya sih berkurang, cuma kita kan mulai dari 2017, sudah dua tahun tidak melakukan normalisasi di Ciliwung," kata Bambang.

Tertundanya normalisasi disebabkan ketidaksiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan bantaran sungai dari okupasi warga.

Selama normalisasi tertunda, BBWSCC tetap berupaya meminimalisasi faktor banjir dengan mengeruk sungai yang sedimentasi atau pengendapannya tinggi.

"Tapi pengerukan tidak seefektif normalisasi dalam mengurangi banjir," kata dia.

Di luar dari 129 titik rawan banjir akibat luapan sungai, Bambang juga mengingatkan akan potensi genangan di ruas-ruas jalan dan permukiman akibat buruknya drainase ketika hujan turun.

DKI harap banjir berkurang

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Jupan Royter mengatakan langkah antisipasi banjir telah dilakukan pihaknya selama setahun terakhir. Meski bukan normalisasi sungai, namun Pemprov DKI tetap berusaha menambah daya tampung sungai dengan pengerukan dan pembersihan sampah.

"Benar enggak ada normalisasi kelanjutannya, tapi kan kalau terpelihara bagus, yang ada sekarang titik banjir belum tentu tetap atau bertambah," kata Jupan.

Menurut Jupan, banjir tidak bisa diprediksi akurat. Sebab seringkali cuaca dan curah hujan meleset dari perkiraan.

Baca juga: BPBD DKI: Hujan Deras yang Landa Jakarta Tak Berpotensi Banjir

"Kita doanya jangan banjir, jangan skeptislah," ujar Jupan.

Baik BBWSCC maupun BPBD DKI telah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Mereka juga menyiapkan satgas dan pompa-pompa untuk menghadapi banjir nanti.

Pemantauan akan berfokus di titik rawan banjir. Saat ini, BPBD tengah menyusun rencana kontijensi penanggulangan banjir. Dalam rencana kontijensi sebelumnya yang ditetapkan lewat Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017, dijelaskan banjir di Jakarta setidaknya disebabkan tiga faktor.

Pertama, curah hujan lokal yang tinggi sehingga saluran drainase dan sungai meluap. Kedua, banjir kiriman yang disebabkan curah hujan tinggi di daerah hulu, yaitu Depok, Bogor, Puncak, dan Cianjur sehingga sungai meluap.

Ketiga, banjir yang disebabkan ROB (meningkatnya tinggi muka air laut) sehingga air tidak bisa terbuang kelaut terutama untuk kawasan di pantai utara DKI Jakarta di antaranya Kamal Muara, Pluit, Penjaringan, Kalibaru, Cilincing dan Marunda.

BPBD DKI mencatat titik banjir berkurang di tahun-tahun gencarnya normalisasi sungai. Pada 2013, banjir menggenangi 124 kelurahan 538 RW. Kemudian pada 2014, banjir menggenangi 125 kelurahan 634 RW.

Angka itu turun drastis pada 2015, ketika banjir menggenangi 70 kelurahan 702 RW. Kemudian pada 2016 banjir menggenangi 57 Kelurahan 201 RW. Adapun pada 2017 lalu, banjir melanda 25 kelurahan dan 86 RW.

Kelurahan itu antara lain Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kembangan Utara, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Rawajati, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jatipadang. Kemudian juga Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Makasar, Rambutan, Pademangan Barat, Pluit, dan Penjaringan.

Pada 2017, tercatat ada 128 sekolah dan enam universitas yang terdampak banjir. Empat rumah sakit dan 14 puskesmas juga terdampak. Begitu pula dua stasiun kereta api dan tujuh gardu listrik.

Kemudian data dari Polda Metro Jaya mencatat ada 25 jalur jalan terganggu akibat genangan banjir dengan ketinggian air mencapai 50 sampai dengan 80 sentimeter dengan lama genangan 2 sampai dengan 4 jam.



Close Ads X