Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara dari Kampung Apung yang Masalahnya Tak Kunjung Rampung

Kompas.com - 13/09/2018, 16:51 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan Kampung Teko atau Kampung Apung di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak tahun 1990.

Kawasan seluas 3 hektar yang dihuni sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) itu tergenang air keruh setinggi tiga meter secara permanen selama berpuluh-puluh tahun. Kampung tersebut seolah-olah menjadi sebuah perkampungan yang mengapung di atas air.

Masalah itu berawal dari pembangunan kompleks pergudangan oleh pihak pengembang di belakang Kampung Apung pada tahun 1988. Pembangunan itu membuat daerah resapan air untuk irigasi sawah produktif milik warga dan saluran air menuju Kali Angke harus ditimbun.

Belum lagi ribuan makam yang tergenang di bawah rumah-rumah panggung warga membuat kawasan ini semakin tak layak digunakan sebagai tempat tinggal.

Baca juga: Harapan Warga Kampung Apung kepada Pemprov DKI

Djuhri, tokoh masyarakat Kampung Apung yang pernah menjabat sebagai Ketua RW pada tahun 2006-2013 mengatakan, dulunya Kampung Apung adalah sebuah perkampungan asri layaknya sebuah perkampungan pada umumnya.

Ada pemakaman umum yang letaknya lebih tinggi dari pemukiman warga dan sawah produktif di belakang kampung.

Sejak tergenang banjir permanen, kondisi perkampungan berubah drastis. Bahkan banjir permanen itu telah menelan korban jiwa yakni dua anak kecil yang tercebur.

Baca juga: Era Jokowi, Ahok, Lanjut Djarot, Nasib Kampung Apung Masih Murung

Djuhri mengatakan, warga telah mencoba menuntut keadilan pada Pemprov DKI. Sayangnya, Pemprov DKI Jakarta seolah membiarkan warga Kampung Apung menderita padahal warga telah menuntut keadilan sejak 1990.

Ia mengungkapkan, tidak pernah ada itikad baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk membantu mensejahterahkan warga Kampung Apung.

"Capek saya kalau ngomong pemerintah. Dari gubernur yang jadi presiden hingga gubernur sekarang membiarkan kita seperti ini, tetap menderita," ujar Djuhri kepada Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Pasukan Oranye Angkut 147 Ton Eceng Gondok dan Sampah di Kampung Apung

"Pak Jokowi sudah pernah ke sini bertemu saya, langsung bicara dengan saya. Pak Ahok juga pernah ke sini pas masih kampanye jadi pasangan Pak Jokowi. Tapi tetap tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Kampung Apung, Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (27/10/2016).KOMPAS.com/Kahfi Dirga Cahya Kampung Apung, Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (27/10/2016).
Djuhri mengatakan, warga Kampung Apung hanya ingin perkampungan menjadi kering kembali seperti dulu sebelum proses pembangunan kompleks pergudangan.

Ia berpendapat, seharusnya Pemprov DKI mampu memberikan solusi yang tepat dan cepat untuk menimbun genangan air di perkampungan karena luas perkampungan hanya sekitar 3 hektar.

Baca juga: Hingga Kini Rencana Pemindahan Makam di Kampung Apung Masih Buntu

Pemprov DKI saat era Gubernur Joko Widodo pada tahun 2012 pernah membangun dua buah rumah pompa untuk memompa air keluar dari perkampungan menuju Kali Angke yang berjarak 300 meter dari Kampung Apung. Namun, Djuhri menilai proyek rumah pompa tidak menyelesaikan masalah.

Pada 26 Maret 2014, pernah juga dilakukan pengeringan kawasan Kampung Apung oleh sebuah tim gabungan yang terdiri dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, Suku Dinas Kebersihan, Satpol PP Jakarta Barat, Polsek Cengkareng, dan TNI. Meski demikian, lewat dari Oktober 2014, Kampung Apung masih terendam oleh banjir permanen. 

Baca juga: Pembangunan Jalan dan RTH Dinilai Jadi Solusi Penataan Kampung Apung

"Kalau pemerintah punya keinginan untuk menyejahterakan warganya, itu kan pasir bekas galian MRT (Jakarta Mass Rapid Transit) dibawa ke sini untuk nimbun kampung ini. Kan selesai, jadi kering," kata Djuhri.

"Dulu kita pernah usul rumah pompa, memang dibuat dua rumah pompanya. Itu tetap tidak menyelesaikan masalah karena salurannya gak diperbaiki. Airnya jadi gak ngalir juga. Kesannya tuh setengah hati," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat duduk bareng bersama Forum Mahasiswa Teknik Sipil Jakarta (FMTSJ), Rabu (7/11/2012). Dalam kesempatan ini para mahasiswa menuntut Jokowi menyelesaikan masalah banjir di Kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat, yang selalu datang sejak 23 tahun lalu.KOMPAS.com/Indra Akuntono Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat duduk bareng bersama Forum Mahasiswa Teknik Sipil Jakarta (FMTSJ), Rabu (7/11/2012). Dalam kesempatan ini para mahasiswa menuntut Jokowi menyelesaikan masalah banjir di Kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat, yang selalu datang sejak 23 tahun lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com