Bersama Polisi dan Kejaksaan, Bawaslu DKI Bahas Kelengkapan Syarat Gugatan Taufik

Kompas.com - 18/09/2018, 22:16 WIB
Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Kantor Bawaslu, Selasa (18/9/2018) siang tadi.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pertemuan dilakukan untuk membahas laporan yang dilayangkan Politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik, kepada Bawaslu.

"Hari ini pemantapan pembahasan pertama untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materiil dari pelapor tersebut," kata Puadi kepada Kompas.com.

Puadi menyampaikan, pertemuan tersebut menghasilkan temuan bahwa syarat formil dan materiil yang diajukan oleh Taufik terbilang lengkap.


Ia juga mengatakan, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan telah membuat form B5 yang disebut kajian awal terkait laporan yang dilayangkan oleh Taufik.

"Kita sudah membuat form B5, kajian awal untuk menentukan apakah (laporan) itu boleh dilanjutkan atau tidak ke tahap penyelidikan," ujar Puadi.

Baca juga: Bawaslu DKI Panggil Taufik Besok

Dalam dua hari ke depan, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan akan memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk kepentingan penyelidikan.

Adapun Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU Daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Taufik Sebut KPU Bisa Langgar UU Lagi jika Tandai Eks Koruptor di Surat Suara

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut oleh Mahkamah Agung pada Jumat (14/9/2018) lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Jadi Bukti Perempuan Masih Rentan Jadi Target

Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Jadi Bukti Perempuan Masih Rentan Jadi Target

Megapolitan
BMKG: Waspada Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang di 3 Wilayah Jakarta

BMKG: Waspada Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang di 3 Wilayah Jakarta

Megapolitan
Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah 'Menghipnotis' Pengunjung

Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah "Menghipnotis" Pengunjung

Megapolitan
Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Megapolitan
Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Megapolitan
Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Megapolitan
Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Megapolitan
Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Megapolitan
Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Megapolitan
Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Megapolitan
Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Megapolitan
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X