Bersama Polisi dan Kejaksaan, Bawaslu DKI Bahas Kelengkapan Syarat Gugatan Taufik

Kompas.com - 18/09/2018, 22:16 WIB
Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Kantor Bawaslu, Selasa (18/9/2018) siang tadi.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, pertemuan dilakukan untuk membahas laporan yang dilayangkan Politikus Partai Gerindra, Mohamad Taufik, kepada Bawaslu.

"Hari ini pemantapan pembahasan pertama untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materiil dari pelapor tersebut," kata Puadi kepada Kompas.com.

Puadi menyampaikan, pertemuan tersebut menghasilkan temuan bahwa syarat formil dan materiil yang diajukan oleh Taufik terbilang lengkap.

Ia juga mengatakan, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan telah membuat form B5 yang disebut kajian awal terkait laporan yang dilayangkan oleh Taufik.

"Kita sudah membuat form B5, kajian awal untuk menentukan apakah (laporan) itu boleh dilanjutkan atau tidak ke tahap penyelidikan," ujar Puadi.

Baca juga: Bawaslu DKI Panggil Taufik Besok

Dalam dua hari ke depan, Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan akan memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk kepentingan penyelidikan.

Adapun Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 Pemilu disebutkan bahwa KPU Daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36.000.000.

Baca juga: Taufik Sebut KPU Bisa Langgar UU Lagi jika Tandai Eks Koruptor di Surat Suara

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pernah tersandung kasus korupsi.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda putusan tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20 yang menjegal banyak calon legislatif eks napi korupsi.

Adapun Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang menjegal pencalonan Taufik telah dicabut oleh Mahkamah Agung pada Jumat (14/9/2018) lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Megapolitan
4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

Megapolitan
Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19  di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Megapolitan
Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Megapolitan
Jual Ganja Untuk Biaya Kuliah, Mahasiswa Asal Depok Ditangkap Polisi

Jual Ganja Untuk Biaya Kuliah, Mahasiswa Asal Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Megapolitan
Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Megapolitan
Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Megapolitan
Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Megapolitan
Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X