Lolos Jadi Caleg, Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan kepada KPU DKI

Kompas.com - 21/09/2018, 14:30 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku tengah mempertimbangkan mencabut gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 

Hal ini terkait lolosnya dia sebagai calon legislatif (caleg) pada Pileg 2019. 

Dia akan mengadakan rapat dengan tim kuasa hukumnya pada Jumat (21/9/2018) siang ini sebelum membuat keputusan.

Baca juga: Lolos Jadi Caleg, Taufik Bilang, Memang Seharusnya Begitu

"Demi (kepentingan) yang lebih besar, kepentingan bangsa negara, kepentingan pemilihan umum lancar, ya saya pertimbangannya akan saya cabut," kata Taufik, saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Ia mengatakan, dia bisa aja tetap menggugat KPU DKI Jakarta meskipun namanya telah diloloskan dalam daftar calon tetap (DCT).

Sebab, gugatan Taufik berkaitan dengan sikap KPU DKI yang tidak melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk memasukan namanya ke dalam daftar bakal calon legislatif, dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Baca juga: M Taufik, Terus Menerus Gugat KPU DKI hingga Lolos Jadi Caleg...

"Kalau saya gugat terus (KPU DKI) sebenarnya bisa lho, karena yang saya gugatkan itu karena (KPU) tidak melaksanakan keputusan Bawaslu dalam waktu yang ditetapkan, kan, 3 hari," ujar Taufik.

KPU DKI Jakarta akhirnya meloloskan Taufik sebagai calon anggota DPRD DKI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, nama Taufik dimasukan dalam DCT yang ditetapkan pada Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Ikuti Putusan MA, KPU DKI Loloskan M Taufik sebagai Caleg

"(Taufik) masuk DCT. Iya, (DCT) sudah kami tetapkan," ujar Betty melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis malam.

Betty menyampaikan, KPU DKI Jakarta meloloskan nama Taufik karena mengikuti edaran KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).

MA diketahui memutuskan mantan narapidana kasus korupsi boleh mengikuti Pileg.

Baca juga: Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Dalam putusan uji materi tersebut, MA menyatakan Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Sebelum MA memutus uji materi, Taufik yang terjegal PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena berstatus mantan narapidana kasus korupsi melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI, Polda Metro Jaya, dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).

Alasannya karena KPU DKI menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Mayoritas Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Mayoritas Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Megapolitan
Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Megapolitan
Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Megapolitan
450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

Megapolitan
Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

Megapolitan
Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Megapolitan
Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Megapolitan
Tinggal di Zona Merah Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi Pilih Shalat Id di Rumah

Tinggal di Zona Merah Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi Pilih Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Tak Bisa Mudik, Para Perantau Shalat Idul Fitri di Atas Atap Rumah Kos

Tak Bisa Mudik, Para Perantau Shalat Idul Fitri di Atas Atap Rumah Kos

Megapolitan
Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19, Masjid Istiqlal Sepi

Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19, Masjid Istiqlal Sepi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X