Lolos Jadi Caleg, Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan kepada KPU DKI

Kompas.com - 21/09/2018, 14:30 WIB
Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGI Wakil ketua DPRD Mohamad Taufik di balai kota, Jumat (10/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku tengah mempertimbangkan mencabut gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 

Hal ini terkait lolosnya dia sebagai calon legislatif (caleg) pada Pileg 2019. 

Dia akan mengadakan rapat dengan tim kuasa hukumnya pada Jumat (21/9/2018) siang ini sebelum membuat keputusan.

Baca juga: Lolos Jadi Caleg, Taufik Bilang, Memang Seharusnya Begitu

"Demi (kepentingan) yang lebih besar, kepentingan bangsa negara, kepentingan pemilihan umum lancar, ya saya pertimbangannya akan saya cabut," kata Taufik, saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Ia mengatakan, dia bisa aja tetap menggugat KPU DKI Jakarta meskipun namanya telah diloloskan dalam daftar calon tetap (DCT).

Sebab, gugatan Taufik berkaitan dengan sikap KPU DKI yang tidak melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk memasukan namanya ke dalam daftar bakal calon legislatif, dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Baca juga: M Taufik, Terus Menerus Gugat KPU DKI hingga Lolos Jadi Caleg...

"Kalau saya gugat terus (KPU DKI) sebenarnya bisa lho, karena yang saya gugatkan itu karena (KPU) tidak melaksanakan keputusan Bawaslu dalam waktu yang ditetapkan, kan, 3 hari," ujar Taufik.

KPU DKI Jakarta akhirnya meloloskan Taufik sebagai calon anggota DPRD DKI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, nama Taufik dimasukan dalam DCT yang ditetapkan pada Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Ikuti Putusan MA, KPU DKI Loloskan M Taufik sebagai Caleg

"(Taufik) masuk DCT. Iya, (DCT) sudah kami tetapkan," ujar Betty melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis malam.

Betty menyampaikan, KPU DKI Jakarta meloloskan nama Taufik karena mengikuti edaran KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).

MA diketahui memutuskan mantan narapidana kasus korupsi boleh mengikuti Pileg.

Baca juga: Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Dalam putusan uji materi tersebut, MA menyatakan Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Sebelum MA memutus uji materi, Taufik yang terjegal PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena berstatus mantan narapidana kasus korupsi melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI, Polda Metro Jaya, dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).

Alasannya karena KPU DKI menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Megapolitan
Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X