Ikuti Putusan MA, KPU DKI Loloskan M Taufik sebagai Caleg

Kompas.com - 20/09/2018, 22:12 WIB
Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAPolitikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akhirnya meloloskan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sebagai calon anggota DPRD DKI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, nama Taufik dimasukan dalam daftar calon tetap (DCT) yang ditetapkan pada Kamis (20/9/2018) ini.

"(Taufik) masuk DCT. Iya, (DCT) sudah kami tetapkan," ujar Betty melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga: Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan kepada KPU DKI jika...

Betty menyampaikan, KPU DKI Jakarta meloloskan nama Taufik karena mengikuti edaran KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung ( MA).

MA diketahui memutuskan mantan narapidana kasus korupsi boleh mengikuti Pileg.

"(Dasarnya) terkait edaran KPU RI tentang tindak lanjut putusan MA," kata dia.

Selain Taufik, Betty menyebut tidak ada caleg lain yang namanya dimasukan dalam DCT karena kasus serupa.

Taufik satu-satunya caleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi yang semula tidak masuk daftar calon sementara karena terjegal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

"MT (Mohamad Taufik) saja," ucap Betty. Pada Pileg 2019, KPU DKI Jakarta menetapkan 1.615 calon legislatif yang masuk dalam DCT.

Baca juga: Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Sebelumnya, MA memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Pasal yang diujimaterikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi, Jumat (14/9/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X