Ikuti Putusan MA, KPU DKI Loloskan M Taufik sebagai Caleg

Kompas.com - 20/09/2018, 22:12 WIB
Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAPolitikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akhirnya meloloskan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sebagai calon anggota DPRD DKI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, nama Taufik dimasukan dalam daftar calon tetap (DCT) yang ditetapkan pada Kamis (20/9/2018) ini.

"(Taufik) masuk DCT. Iya, (DCT) sudah kami tetapkan," ujar Betty melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis malam.

Baca juga: Taufik Pertimbangkan Cabut Laporan kepada KPU DKI jika...

Betty menyampaikan, KPU DKI Jakarta meloloskan nama Taufik karena mengikuti edaran KPU RI untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung ( MA).

MA diketahui memutuskan mantan narapidana kasus korupsi boleh mengikuti Pileg.

"(Dasarnya) terkait edaran KPU RI tentang tindak lanjut putusan MA," kata dia.

Selain Taufik, Betty menyebut tidak ada caleg lain yang namanya dimasukan dalam DCT karena kasus serupa.

Taufik satu-satunya caleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi yang semula tidak masuk daftar calon sementara karena terjegal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

"MT (Mohamad Taufik) saja," ucap Betty. Pada Pileg 2019, KPU DKI Jakarta menetapkan 1.615 calon legislatif yang masuk dalam DCT.

Baca juga: Bawaslu Cecar Taufik 12 Pertanyaan soal Laporan kepada KPU DKI

Sebelumnya, MA memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Pasal yang diujimaterikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi, Jumat (14/9/2018).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Megapolitan
Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Megapolitan
Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Megapolitan
Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Megapolitan
59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

Megapolitan
Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Megapolitan
Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Megapolitan
2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka,  Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka, Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Megapolitan
Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X