Fraksi Hanura DPRD DKI: OK OCE Berpotensi Gagal dan Rugikan APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta menilai, program pelatihan kewirausahaan OK OCE milik Pemprov DKI Jakarta berpotensi gagal karena perencanaan yang kurang baik.

Fraksi Hanura menyebut, potensi kegagalan program OK OCE itu bisa merugikan APBD DKI Jakarta.

"OK OCE yang dijalankan saat ini, kami sangat menyayangkan fenomena ini karena potensi kegagalan program ini sangat merugikan APBD DKI, karena upaya untuk merealisasikannya juga menggunakan anggaran daerah, terutama anggaran pelatihan, anggaran pengawasan," ujar anggota Fraksi Hanura Canter Sangaji.

Baca juga: Jadi Wakil Wali Kota, Irwandi Mau Buat OK OCE di Jakpus Lebih Waw

Canter menyampaikan pemandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna mengenai pemandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2018, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Fraksi Hanura, kata Canter, khawatir APBD DKI Jakarta terbuang sia-sia karena program OK OCE yang berpotensi gagal.

Fraksi Hanura meminta Pemprov DKI Jakarta membuat konsep dan rencana program yang baik sebelum dijalankan.

"Janganlah membuat program yang konsep dan perencanaannya tidak terukur dan tidak teruji, karena pada akhirnya nanti akan merugikan APBD dan tentunya juga merugikan masyarakat Jakarta secara keseluruhan," kata Canter.

Pemprov DKI Jakarta diketahui menganggarkan anggaran Rp 82 miliar untuk program OK OCE dalam APBD 2018.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Sertifikasi Pendamping OK OCE Rp 3,9 Miliar

Dana tersebut dianggarkan dalam program pembinaan dan pendampingan kewirausahan di masing-masing Suku Dinas Koperasi dan UMKM tiap wilayah.

Anggaran program OK OCE ini juga termasuk pembukaan tempat kumpul kreatif (co-working space), serta perekrutan pendamping kewirausahaan.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, Pemprov DKI mengusulkan anggaran kegiatan sertifikasi pendamping OK OCE sebesar Rp 3,9 miliar.

Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran tersebut karena tidak ada dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Menurut anggota Banggar, tidak adanya anggaran kegiatan sertifikasi pendamping OK OCE membuktikan tidak matangnya perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI.

Baca juga: Dari 40.000 Pendaftar, Baru 1.000 Peserta OK OCE yang Dapat Izin Usaha

Adapun OK OCE ditargetkan menelurkan 40.000 wirausaha baru tiap tahunnya.

Namun, hingga awal September, baru ada 1.000-an wirausaha yang mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) dan surat keterangan usaha (SKU).

IUMK dan SKU merupakan indikator lahirnya wirausaha baru dalam program OK OCE.