Alasan Pemprov DKI Berikan Dana Kemitraan untuk Kota Mitra di Jawa Barat

Kompas.com - 22/10/2018, 17:08 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan sudah lama Pemprov DKI memberikan dana kemitraan untuk kota-kota yang ada di sekitar Jakarta. Pemberian dana tersebut sudah dilakukan sejak sekitar tahun 2000.

Pemberian dana ini bukan hanya untuk kepentingan kota mitra melainkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga.

"Dalam rangka mendukung Jakarta sebagai Ibukota negara, tentunya masalah di DKI tidak bisa diselesaikan oleh Pemrpov DKI Jakarta sendiri," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018).

Masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta tidak seluruhnya memiliki KTP Jakarta. Banyak juga warga dari kota mitra lain seperti Kota Bekasi, Depok, dan Bogor yang mengadu nasib di Ibukota.

Perkembangan yang ada di Jakarta harus diikuti dengan perkembangan di kota mitra juga. Hal ini melatarbelakangi pemberian dana kemitraan itu, meski kota mitra yang diberikan adalah bagian dari pemerintah provinsi lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Ganti Proposal Dana Hibah Rp 2,09 Triliun dengan Rp 1 Triliun

Kata Premi, dana kemitraan yang diberikan Pemprov DKI harus memberi manfaat bagi Jakarta juga. Intinya harus mendukung program yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

"Harus mendukung RPJMD DKI Jakarta antara lain pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga ketahanan pangan," kata Premi.

Baca juga: Polemik Dana Hibah, Mendagri Minta Pemkot Bekasi Tak Boikot Truk Sampah dari Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meramaikan masalah dana kemitraan atau dana hibah di media.

Anies menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media.

Apalagi, persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah.

Baca juga: Dana Hibah DKI ke Kota Mitra Hanya Bantuan, Bukan Kewajiban

"Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).

Namun, tadi pagi Anies dan Wali Kota Rahmat Effendi sudah bertemu. Anies pun sepakat bahwa pembangunan di Jabodetabekjur harus terintegrasi.

Baca juga: Perjalanan Permintaan Dana Hibah Rp 2,09 Triliun Pemkot Bekasi ke DKI

"Justru kita ingin agar pembangunan Jabodetabekjur itu dibangun dalam sebuah semangat integrasi karena perekonomian di wilayah ini (Jakarta), terintegrasi, kerjanya pun terintegrasi," ujar Anies.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Urai Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, Contra Flow Diberlakukan di KM 47

Urai Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, Contra Flow Diberlakukan di KM 47

Megapolitan
Ini Sketsa Wajah 2 Pelaku Penembakan Pengusaha di Kelapa Gading

Ini Sketsa Wajah 2 Pelaku Penembakan Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Mengenang Peristiwa Pembakaran Bekasi dari Tugu Perjuangan...

Megapolitan
Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Polisi Buat Sketsa Pembunuh Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Tujuh Sumur Tua di Kranggan Resmi Dijadikan Cagar Budaya

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

UPDATE: Tambah 21, Kasus Covid-19 di Bekasi Capai 703

Megapolitan
Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Pemkot Depok Pastikan Tempat Tidur Bagi Pasien Covid-19 Masih Tersedia

Megapolitan
Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Giant Margo City Belum Ditetapkan Jadi Klaster Covid-19, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Pegawai Positif Covid-19, Giant Extra Margo City Ditutup Sementara

Megapolitan
Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Kerinduan Idris Si Manusia Patung, Kenang Ramainya HUT RI di Kota Tua Sebelum Pandemi...

Megapolitan
Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Simak, Ini Prakiraan Cuaca BMKG di Jabodetabek 15 Agustus 2020

Megapolitan
UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

UPDATE 14 Agutstus: Bertambah 11, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 678

Megapolitan
Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Megapolitan
Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Alun-alun Bekasi Menyimpan Kisah Tuntutan Rakyat Pisahkan Diri dari Batavia

Megapolitan
Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Diizinkan Kemendikbud, Puluhan Sekolah di Kabupaten Bekasi Akan Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X