Buruh dengan Gaji 10 Persen di Atas UMP Bisa Dapat Kartu Pekerja

Kompas.com - 25/10/2018, 10:41 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah persyaratan bagi buruh yang mendapat subsidi dari Kartu Pekerja DKI. Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pekerja dengan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP) juga bisa mendapatkan subsidi itu.

"Kalau tahun lalu kan syaratnya tidak boleh lebih dari UMP. Tahun depan kami (ubah), 10 persen di atas UMP bisa dapat," ujar Andri ketika dihubungi, Kamis (25/10/2018).

Kartu Pekerja itu diberikan kepada buruh untuk menjawab tuntutan mereka atas penetapan UMP tahun 2018. Buruh meminta Pemprov DKI menetapkan UMP tanpa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca juga: Menanti Keputusan Gubernur soal Nilai UMP DKI Tahun 2019

Namun pada akhirnya Pemprov DKI menetapkan UMP dengan mengikuti aturan PP tersebut. Untuk meringankan beban hidup buruh, Pemprov DKI memberi subsidi bagi mereka.

Tahun ini, buruh yang mendapatkan Kartu Pekerja hanya yang memiliki gaji UMP. Tahun depan, buruh dengan gaji 10 persen di atas UMP juga bisa mendapatkan subsidi tersebut.

Dengan Kartu Pekerja DKI, buruh bisa naik bus transjakarta gratis. Mereka juga bisa berbelanja di Jakgrosir yang harganya lebih murah dari harga pasaran. Selain itu, anak-anak mereka juga mendapatkan Kartu Jakarta Pintar.

KJP bisa digunakan untuk berbelanja bahan makanan bersubsidi mulai dari ikan, ayam, hingga susu.

"Sehingga walau pendapatannya dirasa kurang, tetapi pengeluaran mereka bisa ditekan dengan bantuan pemerintah," ujar Andri.

Baca juga: UMP DKI 2019: Pengusaha Usulkan Rp 3,8 Juta, Buruh Mau Rp 4,3 Juta

Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  belum menetapkan UMP 2019. Namun Andri telah mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dengan PP tersebut, kenaikan UMP 2019 ditetapkan sebesar 8,03 persen. Jika dihitung dengan UMP DKI tahun 2018 sebesar Rp 3,6 juta, maka UMP 2019 akan jatuh pada nilai sekitar Rp 3,9 juta.

Sementara usulan kenaikan upah oleh buruh dalam Sidang Dewan Pengupahan pada Rabu kemarin adalah Rp 4,3 juta.

Keputusan mengenai besar UMP di Jakarta akan ditentukan Anies. Anies harus memutuskannya paling lambat 1 November 2018.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditinggalkan Pemiliknya dengan Kunci Tersangkut, Motor di Pondok Kopi Jadi Sasaran Tiga Maling

Ditinggalkan Pemiliknya dengan Kunci Tersangkut, Motor di Pondok Kopi Jadi Sasaran Tiga Maling

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

Megapolitan
Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Megapolitan
Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Megapolitan
Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Megapolitan
4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

Megapolitan
Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19  di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Megapolitan
Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Megapolitan
Jual Ganja Untuk Biaya Kuliah, Mahasiswa Asal Depok Ditangkap Polisi

Jual Ganja Untuk Biaya Kuliah, Mahasiswa Asal Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X