Penggilingan Bakso Siapkan Boraks, Pemprov DKI Janji Cek Industri Rumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta akan mengecek industri-industri rumahan di Jakarta.

Hal itu menyusul pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta yang menyebut tempat-tempat penggilingan bakso di sekitar pasar menyiapkan boraks.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Darjamuni mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengecek seluruh industri rumahan di Jakarta.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Hampir Semua Penggilingan Bakso Siapkan Boraks

"Kami fokusnya di dalam pasar, tadi disampaikan di luar pasar. Tapi kami tidak akan menghindar, saya sudah langsung buat instruksi," ujar Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Darjamuni mengaku belum mengetahui lokasi-lokasi penggilingan bakso yang disebut menyiapkan boraks.

Oleh karena itu, semua industri rumahan akan dicek dengan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Baca juga: Sidak ke Pasar, Pemkot Jaktim Temukan Kerupuk Mengandung Boraks

Selama ini, Dinas KPKP DKI Jakarta hanya fokus melakukan pengawasan di dalam 153 pasar tradisional di Jakarta.

"Di luar 153 pasar itu, beliau (anggota DPRD DKI) menemukan ada pembuatan bakso. Itu yang harus kami cek. Makanya saya bilang, semua wilayah dicek," kata Darjamuni.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah sebelumnya mengatakan, hampir semua tempat penggilingan bakso di Jakarta menyiapkan boraks.

Baca juga: Masih Ditemukan Makanan Mengandung Formalin dan Boraks di Sejumlah Pasar di Jakarta

Para pemilik tempat penggilingan bakso itu menawarkan penggunaan boraks kepada setiap penjual bakso dengan alasan sebagai penyedap rasa.

Menurut Ida, tempat penggilingan bakso itu rata-rata berlokasi di sekitar pasar tradisional di Jakarta.

"Hampir semua tempat penggilingan bakso menyiapkan boraks. Mereka menawarkan alasannya penyedap, tapi di dalam itu ada macam-macam, ada pengenyal," ujar Ida dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.