Banyak Keluhan Pungli, Biaya Pengurusan PTSL di DKI Akan Digratiskan

Kompas.com - 23/11/2018, 05:52 WIB
Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Barat melayani penyerahan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sostematis Lengkap (PTSL), di Pangkalan Bun, Kamis (1/3/2018), disaksikan Bupati Nurhidayah dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah. Kompas.com/Budi BaskoroPetugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Barat melayani penyerahan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sostematis Lengkap (PTSL), di Pangkalan Bun, Kamis (1/3/2018), disaksikan Bupati Nurhidayah dan Wakil Bupati Ahmadi Riansyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di DKI Jakarta pada 2019 akan sepenuhnya gratis. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD menambah anggaran sertifikasi tanah yang dikerjasamakan dengan Badan Pertanahan Negara (BPN).

"Kemari diusulkan (penambahan) kurang lebih hampir Rp 112 miliaran," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Pada 2018, anggaran yang dikucurkan ke BPN untuk program PTSL sebesar Rp 120 miliar. Sayangnya, anggaran ini baru menutupi tarif sertifikasi tanah.

Baca juga: Percepatan PTSL Membutuhkan Teknologi Pengukuran

Adapun biaya pengurusannya masih ditanggung sendiri-sendiri oleh warga. Untuk itu, tahun ini anggaran akan ditambah menjadi hampir dua kali lipat.

"Anggaran pengurusannya Rp 150.000 per bidang akan ditanggung tahun 2019 hibahnya dari Pemprov DKI. Ini untuk pemasangan patok tanda batas," ujar Premi.

Inspektur DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan kebijakan menanggung biaya pengurusan ini diambil setelah banyaknya aduan warga akan pungutan dari kelompok masyarakat (pokmas), dalam hal ini pengurus RT dan RW.

"Pokmas-pokmas ini melakukan pungutan kepada masyarakat. Ada uang patok, fotokopi, materai, pulsa, dan sebagainya," ujar dia.

Baca juga: Warga RW 012 Grogol Selatan Mengaku Dipungut Biaya untuk Pengurusan PTSL

Padahal, kata Rolandi, sudah ada keputusan bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang pembiayaan PTSL.

Ketiga menteri itu memutuskan biaya pengurusan PTSL sebesar Rp 150.000 per bidang untuk Jawa dan Bali.

Dengan ditanggungnya seluruh biaya pengurusan, warga DKI yang ingin mendaftarkan tanahnya tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun.

Baca juga: Saya Kaget Pengurusan PTSL Nol Biayanya...

"Tahun depan penambahan hibah baik (untuk bidang) yang sebelum dan sesudah mausk BPN. Itu semua di-cover. Jadi tidak ada lagi pungutan oleh pokmas. Kalau masih ada, berarti pungli," ujar Rolandi.

Usulan ini disambut baik oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengingatkan agar program PTSL yang semakin luas manfaatnya ini dijalankan dengan baik.

"Tolong kalau diberikan, sertifikasi dilihat tempatnya mana yang kita harus berikan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Megapolitan
Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Megapolitan
17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Megapolitan
Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Megapolitan
Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Megapolitan
Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Megapolitan
Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Megapolitan
Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Megapolitan
Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Megapolitan
Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Megapolitan
Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Megapolitan
Duel Nasabah Vs Rentenir di Ciputat, Kriminolog Sebut Bukan Utang Rp 350.000 Penyebabnya, melainkan...

Duel Nasabah Vs Rentenir di Ciputat, Kriminolog Sebut Bukan Utang Rp 350.000 Penyebabnya, melainkan...

Megapolitan
Gagal Berangkatkan Jemaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

Gagal Berangkatkan Jemaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

Megapolitan
Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU

Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.