Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Mengembangkan Pulau Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota Astrid Sri Haryati mengungkapkan, pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta merupakan pengambilan kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Menurut arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, suatu pemerintah daerah pasti telah mempertimbangkan strategi-strategi lainnya sebelum akhirnya berani memutuskan membangun sebuah proyek reklamasi.

"Pemerintah pasti sudah melampaui strategi A, strategi B, dan semua itu diyakini enggak bisa untuk menata kota sehingga memutuskan untuk melakukan reklamasi. Reklamasi bisa saja dilakukan, asalkan pertimbangan alasan dan tujuan dari reklamasi harus sudah jelas," kata Astrid kepada Kompas.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Dalam proses penataan kota di pulau reklamasi, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dua hal, yakni daya dukung lingkungan dan kepadatan penduduk. 

Baca juga: Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta, dari Soeharto hingga Anies

Astrid mengungkapkan, jika Pemprov DKI ingin membangun pulau reklamasi sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan penduduk dan menata kota, maka Pemprov harus memiliki data tentang target jumlah penduduk yang tinggal dan akan datang ke Jakarta. 

Nantinya, lanjut Astrid, Pemprov DKI juga harus memiliki data akurat tentang rencana jumlah penduduk yang akan menempati pulau reklamasi. 

"Saat melakukan penataan kota, yang dibutuhkan itu dua, daya dukung lingkungannya apa dan berapa orang yang bisa tinggal di situ. Berdasarkan target itu, kemudian diterjemahkan berapa banyak pola ruang hunian yang akan dibangun dengan memperhatikan daya dukung lingkungan itu," kata Astrid. 

"Harus diketahui dulu target penduduk yang akan datang ke Jakarta itu berapa, yang akan tinggal di pulau reklamasi itu berapa. Yang terpenting jangan sampai kepadatan penduduk juga terjadi di pulau reklamasi," lanjut dia. 

Ibarat Melebarkan Pinggang

Jakarta adalah pusat kota pemerintahan dan perekonomian di Indonesia. 

Kondisi itulah, menurut Astrid, yang menyebabkan banyak orang ingin mengadu nasib ke Jakarta dan menyebabkan Jakarta penuh sesak oleh penduduk.

Ia mengibaratkan, reklamasi adalah cara Jakarta melebarkan pinggangnya untuk menata kota dan menyebar kepadatan penduduk. 

Baca juga: Jakpro Ajukan Tambahan Modal Jadi Rp 40 Triliun untuk Bangun Stadion hingga Kelola Pulau Reklamasi

"Mau enggak mau ya, kita harus akui Jakarta sudah tidak seperti dulu. Jati diri Jakarta adalah Ibu Kota pemerintahan dan pusat ekonomi. Jadinya semua numpuk di Jakarta dan menyebabkan stres," ujar Astrid. 

"Kalau kita sudah yakin (reklamasi) adalah jalan satu-satunya mengembangkan pinggang, itu berarti strategi tersebut sudah berdasarkan demografi dan polulasi di Jakarta. Jangan sampai nanti kondisi pulau reklamasi sebagai kota baru malah sama saja dengan Jakarta saat ini," lanjut dia. 

Astrid mengatakan, selain reklamasi, Pemprov DKI juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah di sekitarnya untuk menata suatu kota sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk.

"Kita juga enggak bisa pasif. Selain reklamasi, cara lainnya adalah kerja sama dengan kota sekitar misalnya Bekasi, Tangerang, Cikarang dengan meningkatkan potensi kawasan kota sekitar agar lebih kompetitif. Kalau sudah kompetitif, semua sumber daya manusia (SDM) tidak ke Jakarta," ujar Astrid.