Melihat Program Kemitraan Jakarta dengan Daerah Mitra dalam BKSP Jabodetabekjur

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan daerah-daerah yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. 

BKSP Jabodetabekjur terdiri dari Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Ada tiga program yang akan dikerjakan sama-sama yakni pembangunan trash rack atau saringan sampah di sungai, tempat pembuangan sampah (TPS), serta 10 park and ride atau kantong parkir.

Baca juga: Wahidin Halim: BKSP Jabodetabekjur Cuma Rapat, Hasilnya Enggak Ada

"Jadi sungai-sungai sebelum masuk di Jakarta akan dibuatkan semacam bendungan seperti yang ada di (pintu air) Manggarai," kata Anies selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Dengan pembangunan saringan, Anies berharap sampah tidak ikut terbawa ke muara-muara sungai di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, Jawa Barat dan Banten akan mencarikan lahan strategis untuk pembangunan tempat pengolahan sampah (TPS). 

Baca juga: Anies: Dulu Ketika Pilkada Saya Enggak Dengar Ada BKSP Jabodetabekjur

"Supaya pengolahan sampah itu tidak masuk ke jalan kampung-kampung yang ada di luar daerah. Jadi langsung keluar tol, langsung masuk ke dalam pengelolaan sampah," kata Premi.

Adapun untuk pembangunan park and ride, Premi menyampaikan, empat pemda sudah menyediakan lahan.

"Mereka harus siap dulu perencanaannya, tata ruangnya, zonasinya, kemudian DED (detail engineering design)-nya, izinnya," kata Premi.

Baca juga: Gubernur Banten Sebut Kerja BKSP Jabodetabekjur Kendur karena Pernyataan Ahok

Berikut 10 lokasi pembangunan park and ride tersebut:

1. Kota Bogor:

a. Terminal Bubulak

b. Eks Pasar Bogor

2. Kabupaten Bogor:

a. Tempat wisata Sukaraja/Ciawi (Cibanon Km 42,5 Tol Jagorawi)

b. Kawasan Jalan Tegar Beriman

c. Kawasan stasiun KRL di Terminal Bojong Gede

3. Kota Bekasi:

a. Kawasan Stadion Patriot Candrabhaga

b. Kawasan Bulan-bulan/PMI

c. Terminal Bekasi

4. Kabupaten Bekasi:

a. Kawasan Stasiun Telaga Murni

b. Kawasan Stasiun Cikarang Utara

Dalam kerja sama ini, lanjut dia, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten menyiapkan lahan dan melakukan perencanaan.

Setelah itu, mereka mengajukan perencanaannya ke Pemprov DKI.

Baca juga: Anies Jadi Ketua BKSP Jabodetabekjur

"Untuk pelaksanaan konstruksinya diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik dengan mekanisme APBD atau pun dengan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau pun dengan yang lainnya," ujar Premi.

Pendanaan masih jadi masalah

Pendanaan masih menjadi masalah dalam kerja sama Pemprov DKI dengan daerah mitra.

Setelah polemik bantuan keuangan dengan Kota Bekasi selesai, Pemprov DKI masih harus menghadapi masalah dengan Kota Bogor dan Kota Tangerang.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluhkan janji DKI menghibahkan Rp 10 miliar yang tak kunjung terealisasi.

Baca juga: BKSP Jabodetabekjur Ajukan Bantuan Rp 4,8 Triliun kepada Pemprov DKI untuk Daerah Mitra

Saat pertemuan Kamis malam, Premi terlihat mondar-mandir dengan Bima Arya agar bantuan keuangan dari APBD 2018 bisa cair. Sebab, tenggat waktunya hingga Jumat (21/12/2018).

"Pemerintah Kota Bogor sedang melengkapi (persyaratan) nih, insya Allah bisa cair Rp 10 miliar untuk kolam retensi di Kota Bogor," kata Premi.

Adapun Kota Tangerang, dipastikan batal menerima dana hibah Rp 15 miliar untuk merevitalisasi Situ Cipondoh.

Baca juga: Rano Karno: Sejak Ketuanya Gubernur Banten, BKSP Tidak Akan Mati Suri!

"Kota Tangerang mengajukan proposal bantuan keuangan untuk revitalisasi situ, tetapi menurut mereka ternyata Situ Cipondoh harusnya kewenangan Provinsi Banten," ujar Premi.

Pemprov Banten harus bekerja sama dengan Pemkot Tangerang untuk merevitalisasi Situ Cipondoh. Namun, Pemprov Banten hingga kini belum merealisasikan kerja sama tersebut.

"Itu harus perjanjian kerja sama di internal mereka dulu. Kalau kewenangannya bukan Pemerintah Kota Tangerang, kita tidak bisa mencairkan itu," kata dia.

Oleh karena itu, dana tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) DKI tahun 2018.

Baca juga: Ahok Sebut Rapat BKSP Ini Tidak Ada Gunanya

Terkait hal ini, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mempertanyakan batalnya pemberian bantuan keuangan.

Sebab, bantuan keuangan tersebut bakal digunakan untuk membantu pengendalian banjir Jakarta. 

"Kenapa ada penataan sebenarnya karena itu buangannya ke Mookervart, Mookervart itu DKI, ke Kalideres dan Daan Mogot," ujar Arief.

Baca juga: Ahok: BKSP Enggak Usah Banyak Omong, Enggak Usah Banyak Rapat

Arief berharap Pemprov DKI masih mau memberikan bantuan keuangan pada 2019. Pihaknya berencana mengajukan normalisasi saluran air di Batu Ceper.

"Kita, kan, juga paham ya Pak Anies, kan, pemerintah baru, makanya kesempatan ini tadi disampaikan ke teman-teman Bappeda, ini kan enggak final ya. Kerja sama ini dalam rangka pengembangan Jabodetabekjur mudah-mudahan ke depannya bisa ditindaklanjuti," kata Arief.