Belum Ada Perda, Ini Dasar Hukum Pembangunan Fasilitas di Pulau Reklamasi

Kompas.com - 26/12/2018, 17:20 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui, fasilitas jalur jalan sehat dan sepeda santai (jalasena) di pulau reklamasi dibangun sebelum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur soal tata ruang pulau tersebut.

Menurut Saefullah, fasilitas jalasena tetap bisa dibangun sambil Pemprov DKI membahas kajian soal rancangan perda itu.

"Sambil jalan, (pembangunan) jalasenanya jalan," ujar Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Baca juga: DKI Bangun Jalasena di Pantai Hasil Reklamasi


Saefullah mengatakan, fasilitas jalasena dibangun berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pemanfaatan tanah hasil reklamasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengembang pulau reklamasi.

Setelah ada PKS tersebut, Pemprov DKI menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun jalasena bekerja sama dengan pengembang pulau reklamasi.

"(Dasar hukumnya) PKS-PKS terdahulu dan ini b to b (business to business) antara pengembang dengan BUMD kita, Jakpro," kata Saefullah.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2018: Penanganan Pulau Reklamasi, dari Penghentian, Penyegelan, hingga Dikelola Jakpro

"Kan ada PKS-PKS terdahulu dari gubernur-gubernur terdahulu, itu sudah ada. Jadi, kami menghargai itu semuanya dan nanti akan kami rapikan administrasinya setahap demi setahap," lanjut dia.

Pembahasan rancangan perda soal tata ruang di pulau reklamasi, yakni raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, rencananya akan diajukan kepada DPRD DKI Jakarta pada awal 2019.

Raperda itu sudah masuk ke dalam program legislasi daerah (prolegda) 2019.

Baca juga: Belum Ada Perda, Fasilitas di Pulau Reklamasi Tetap Dibangun

"Perdanya itu 2019 ini nanti kami majukan (ke DPRD), sekarang kan lagi kajian," ucapnya.

Pada Minggu (23/12/2018) pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan jalasena di Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.

Pantai Kita dan Pantai Maju merupakan daratan hasil reklamasi Teluk Jakarta. Dulunya, pantai ini bernama Pulau C dan Pulau D.

Baca juga: Suara Nelayan Kerang Hijau di Utara Jakarta soal Reklamasi

Jalasena dibangun PT Jakarta Propertindo dengan lebar 3 meter dan panjang 7,6 kilometer.

Jasalena dibuat agar masyarakat Jakarta merasakan pengalaman bersepeda di tepi pantai secara gratis.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Megapolitan
Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Megapolitan
Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Megapolitan
Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Megapolitan
Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Megapolitan
Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Megapolitan
Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Megapolitan
Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Megapolitan
Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Megapolitan
Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Megapolitan
Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Megapolitan
Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X