Anies Sebut Pemprov DKI Tak Punya Data Lengkap Rekam Jejak Pegawai

JAKARTA,  KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki data lengkap soal rekam jejak setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI.

Hal ini berimbas pada proses pergantian pejabat.

"Setiap kali kami mau rotasi, mutasi, kami harus minta mereka (pegawai) menyusun track record-nya, menyusun apa yang sudah dikerjakan, dicapai," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Parkir untuk PNS DKI di IRTI Monas Dinaikkan 8 Kali Lipat, Berlaku 15 Januari

"Sebetulnya itu semua harusnya sudah lengkap," lanjutnya.

Mulai 2019, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta akan membangun sistem kelengkapan data berisi track record pegawai Pemprov DKI.

Data itu nantinya bisa menjadi dasar untuk mempromosikan pegawai.

Baca juga: Belum Ada Kenaikan Tarif Parkir untuk PNS DKI di IRTI Monas

Salah satu cara yang dilakukan untuk membangun sistem itu yakni dengan membereskan manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN).

"Ke depan, kami berharap bisa memiliki database yang lengkap, berisi ukuran kinerja yang detail, akurat," kata dia.

Dengan data yang lengkap, lanjut Anies, perombakan pejabat DKI tidak harus selalu dilakukan dengan lelang jabatan.

Baca juga: Ada 1.441 PNS DKI Bolos Hari Pertama 2019, Anies Pastikan Beri Sanksi

Namun, bukan berarti Pemprov DKI tidak akan melakukan lelang jabatan lagi setelah memiliki data rekam jejak pegawai yang lengkap.

"Kalaupun ada seleksi terbuka, maka setiap orang itu punya track record yang lengkap. Kalau sekarang kan, 'ceritakan apa yang pernah Anda kerjakan, ceritakan prestasi.' Kenapa? Karena kita belum memiliki record-nya yang lengkap," ucap Anies.