DKI Anggarkan Rp 11 Miliar untuk Tertibkan Reklame, Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 11 miliar untuk penertiban reklame ilegal.

Anggaran itu dialokasikan untuk menyewa alat berat dan pengamanan saat penertiban.

"Untuk 2019 ini (yang ditertibkan terdiri) dari 125 titik reklame besar dan 50 titik reklame sedang, itu ada Rp 11 miliar. Sewa alat berat, makan minum petugas, dan biaya lain," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Yani Wahyu, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Tertibkan Reklame, Pemprov DKI Ingin Jalan Protokol Jakarta seperti Singapura

Menurut Yani, ada 344 reklame ilegal yang perlu dibongkar.

Sejak akhir 2018 hingga Januari 2019, pihaknya sudah menertibkan 60 reklame. Akhir Februari ini, pihaknya akan menertibkan 60 reklame di kawasan kendali ketat.

"Kemarin terakhir 344 billboard, nah itu campuran ada billboard. Ada yang di JPO, ada reklame nama perusahaan dan ada yang di gedung," kata Yani.

Saat ini, Satpol PP sudah melelang penyewaan alat berat. Pihaknya juga akan menggandeng kepolisian dan TNI untuk pengamanan saat penertiban.

"Kami enggak boleh underestimate, kami harus tetap melibatkan pihak yang berwenang lainnya untuk supaya tetap lancar aman saja, karena kemarin-kemarin ada saja yang tidak terima," kata Yani.

Pemprov DKI Jakarta mulai menertibkan reklame yang melanggar ketentuan bekerja sama dengan KPK, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 19 Oktober lalu.

Saat itu, ada sekitar 60 reklame yang akan disegel di Jakarta.

Bentuk pelanggaran reklamenya yakni tidak ada izin, izinnya habis, dan didirikan tidak sesuai ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 148/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Baca juga: Warga Keluhkan Seng Reklame di Gapura Depok yang Hampir Jatuh

Penertiban difokuskan di wilayah kendali ketat, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan MT Haryono, Jalan Letjen S Parman, dan Jalan Gajah Mada.