Koalisi Tolak Swastanisasi Air Minta DKI Putus Kontrak dengan Swasta

Kompas.com - 12/02/2019, 10:17 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu  merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya  oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menentang keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil alih pengelolaan air bersih Jakarta lewat langkah perdata atau renegosiasi.

Koalisi yang melakukan gugatan terhadap swastanisasi air itu meminta agar DKI memutus kontrak dengan dua perusahaan swasta pengelola air Jakarta, yaitu Palyja dan Aetra.

"Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menolak keras pengembalian pengelolaan air dari Palyja dan Aetra ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara-cara yang bertentangan dengan putusan pengadilan (putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi) dan akal sehat," kata Suhendi dari KMMSAJ lewat siaran persnya, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Upaya Pemprov DKI Rebut Kembali Pengelolaan Air Bersih di Jakarta

Menurut KMMSAJ, pemutusan kontrak merupakan langkah paling bijak. Sebab, sudah terlalu lama warga DKI dirugikan lewat kontrak itu.

KMMSAJ mengakui  ada resiko digugat ke Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC). Namun menurut mereka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa beralasan bahwa dia melakukan terminasi tersebut karena diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selaku pengadilan tertinggi, karena digugat rakyatnya sendiri melalui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit).

"Gubernur DKI Jakarta juga bisa melakukan gugat balik (counter claim) apabila ada hal-hal yang diingkari oleh Palyja dan Aetra," ujar Suhendi.

Tiga opsi yang dipilih Pemprov DKI, yakni renegosiasi seputar pembelian saham, perjanjian kerja sama, dan pengambilalihan bertahap sebelum kontrak habis di 2023, dinilai KMMSAJ tak masuk akal.

Soalnya, Palyja dan Aetra selama ini telah memperoleh keuntungan (laba) atas pengelolaan air Jakarta, sudah memanfaatkan infrastruktur milik PAM Jaya sejak awal, dan keduanya kini memiliki utang yang besar.

"Opsi menunggu hingga 2023 akan semakin merugikan negara dan membangkang terhadap Putusan MA dan MK yang memerintahkan pengembalian pengelolaan," kata Suhendi.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuknya mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir.

Tim itu mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi. Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta itu oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Baca juga: Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Sebut DKI Bisa Pakai Dana Swasta



Close Ads X