Koalisi Tolak Swastanisasi Air Minta DKI Putus Kontrak dengan Swasta

Kompas.com - 12/02/2019, 10:17 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu  merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya  oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menentang keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil alih pengelolaan air bersih Jakarta lewat langkah perdata atau renegosiasi.

Koalisi yang melakukan gugatan terhadap swastanisasi air itu meminta agar DKI memutus kontrak dengan dua perusahaan swasta pengelola air Jakarta, yaitu Palyja dan Aetra.

"Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) menolak keras pengembalian pengelolaan air dari Palyja dan Aetra ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara-cara yang bertentangan dengan putusan pengadilan (putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi) dan akal sehat," kata Suhendi dari KMMSAJ lewat siaran persnya, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Upaya Pemprov DKI Rebut Kembali Pengelolaan Air Bersih di Jakarta

Menurut KMMSAJ, pemutusan kontrak merupakan langkah paling bijak. Sebab, sudah terlalu lama warga DKI dirugikan lewat kontrak itu.

KMMSAJ mengakui  ada resiko digugat ke Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC). Namun menurut mereka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa beralasan bahwa dia melakukan terminasi tersebut karena diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selaku pengadilan tertinggi, karena digugat rakyatnya sendiri melalui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit).

"Gubernur DKI Jakarta juga bisa melakukan gugat balik (counter claim) apabila ada hal-hal yang diingkari oleh Palyja dan Aetra," ujar Suhendi.

Tiga opsi yang dipilih Pemprov DKI, yakni renegosiasi seputar pembelian saham, perjanjian kerja sama, dan pengambilalihan bertahap sebelum kontrak habis di 2023, dinilai KMMSAJ tak masuk akal.

Soalnya, Palyja dan Aetra selama ini telah memperoleh keuntungan (laba) atas pengelolaan air Jakarta, sudah memanfaatkan infrastruktur milik PAM Jaya sejak awal, dan keduanya kini memiliki utang yang besar.

"Opsi menunggu hingga 2023 akan semakin merugikan negara dan membangkang terhadap Putusan MA dan MK yang memerintahkan pengembalian pengelolaan," kata Suhendi.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuknya mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir.

Tim itu mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi. Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta itu oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Baca juga: Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Sebut DKI Bisa Pakai Dana Swasta



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Melonggarkan PSBB demi Selamatkan Perekonomian Kota Tangerang

Rencana Melonggarkan PSBB demi Selamatkan Perekonomian Kota Tangerang

Megapolitan
PSBB Transisi di Jakarta, Grafik Kasus Baru Covid-19 Makin Menanjak

PSBB Transisi di Jakarta, Grafik Kasus Baru Covid-19 Makin Menanjak

Megapolitan
Atasi Krisis Pangan Akibat Pandemi, IPB Minta Diversifikasi Pangan Diperkuat

Atasi Krisis Pangan Akibat Pandemi, IPB Minta Diversifikasi Pangan Diperkuat

Megapolitan
Keluarga Korban Peluru Nyasar di Pademangan, Berharap Kasus Segera Terungkap

Keluarga Korban Peluru Nyasar di Pademangan, Berharap Kasus Segera Terungkap

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Herannya Ahok soal Reklamasi Ancol | 30 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Herannya Ahok soal Reklamasi Ancol | 30 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 13 Juli: Bertambah 3, Total 437 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 13 Juli: Bertambah 3, Total 437 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Fakta-fakta Predator Seksual 305 Anak asal Prancis Meninggal karena Percobaan Bunuh Diri

Fakta-fakta Predator Seksual 305 Anak asal Prancis Meninggal karena Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan
Dishub DKI Akan Tiadakan Jalur Khusus Pesepeda di Sudirman-Thamrin Setiap Hari Minggu

Dishub DKI Akan Tiadakan Jalur Khusus Pesepeda di Sudirman-Thamrin Setiap Hari Minggu

Megapolitan
Ayah Korban Pencabulan Pejabat Gereja di Depok: Anak Saya Dicabuli 4 Kali

Ayah Korban Pencabulan Pejabat Gereja di Depok: Anak Saya Dicabuli 4 Kali

Megapolitan
UPDATE 13 Juli: Ada 14 RW dan 11 Kelurahan Masuk Zona Merah di Kota Bekasi

UPDATE 13 Juli: Ada 14 RW dan 11 Kelurahan Masuk Zona Merah di Kota Bekasi

Megapolitan
Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

Megapolitan
Kemarin Kumpulkan Murid, SMAN 2 Depok Dipastikan Belajar Online Hari Ini

Kemarin Kumpulkan Murid, SMAN 2 Depok Dipastikan Belajar Online Hari Ini

Megapolitan
Risih dan Aneh, Cerita Siswa Ikut Pengenalan Sekolah pada Hari Pertama

Risih dan Aneh, Cerita Siswa Ikut Pengenalan Sekolah pada Hari Pertama

Megapolitan
UPDATE Covid-19 13 Juli: Pasien Pulih di Depok Tambah 25 Orang

UPDATE Covid-19 13 Juli: Pasien Pulih di Depok Tambah 25 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X