Upaya Pemprov DKI Rebut Kembali Pengelolaan Air Bersih di Jakarta

Kompas.com - 12/02/2019, 08:15 WIB
Sebuah pipa PT Palyja bocor hingga menyemburkan air ke udara di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (21/11/2018). Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUMSebuah pipa PT Palyja bocor hingga menyemburkan air ke udara di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengelolaan air bersih di Jakarta. Anies memilih opsi langkah perdata untuk mengambil alih pengelolaan air bersih yang selama ini ditangani swasta.

"Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti, kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," kata Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Upaya pengambilalihan pengelolaan itu dilakukan sejak Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi pada 2017.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Tim tersebut mengkaji kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan dua pihak swasta, yaitu Aetra dan Palyja. Disimpulkan DKI dan warganya mengalami kerugian dalam kerja sama dengan dua pihak swasta itu.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kami tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," ujar Anies.

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan layanan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," kata Anies.

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi, yaitu pada  2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

"Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar)," kata Anies.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Megapolitan
Sebelum Ditusuk, PSK di Bekasi Sempat Dibungkam Mulutnya oleh Pelaku

Sebelum Ditusuk, PSK di Bekasi Sempat Dibungkam Mulutnya oleh Pelaku

Megapolitan
Turap Longsor di Perumahan Kawasan Ciracas Akan Diperbaiki Pekan Ini

Turap Longsor di Perumahan Kawasan Ciracas Akan Diperbaiki Pekan Ini

Megapolitan
Tertangkap di Mampang Prapatan, Dua Pencuri Biasa Bawa Senjata Tajam Saat Beraksi

Tertangkap di Mampang Prapatan, Dua Pencuri Biasa Bawa Senjata Tajam Saat Beraksi

Megapolitan
Komisi B DPRD Sarankan Pemprov DKI Tak Naikkan UMP 2021

Komisi B DPRD Sarankan Pemprov DKI Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Libur Panjang, Polisi Prediksi Puncak Arus Kendaraan Terjadi hingga Rabu Pagi

Libur Panjang, Polisi Prediksi Puncak Arus Kendaraan Terjadi hingga Rabu Pagi

Megapolitan
Lurah: PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi yang Diajukan Warga

Lurah: PT Khong Guan Tawar Setengah Nilai Ganti Rugi yang Diajukan Warga

Megapolitan
Gagal Curi Motor karena Alarm Bunyi, 2 Pencuri Ditangkap

Gagal Curi Motor karena Alarm Bunyi, 2 Pencuri Ditangkap

Megapolitan
Bioskop XXI Summarecon Mall Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Besok

Bioskop XXI Summarecon Mall Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Besok

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Bertambah 9 Kasus Positif, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 27 Oktober: Bertambah 9 Kasus Positif, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Anggota Marinir Hendak Dibegal saat Bersepeda, Polisi Kejar Pelaku

Anggota Marinir Hendak Dibegal saat Bersepeda, Polisi Kejar Pelaku

Megapolitan
Ingin Kelabui Polisi, Pembunuh WN Nigeria Membotaki Kepala Saat Kabur

Ingin Kelabui Polisi, Pembunuh WN Nigeria Membotaki Kepala Saat Kabur

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Pemburu Begal Pesepeda

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Pemburu Begal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Bertambah 781, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 102.678

UPDATE 27 Oktober: Bertambah 781, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 102.678

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X