Dishub DKI Akan Bongkar Polisi Tidur yang Tak Sesuai Spesifikasi

Kompas.com - 13/02/2019, 17:27 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya bakal membongkar polisi tidur di jalanan yang tak sesuai spesifikasi. Sigit mengingatkan warga DKI, pembuatan polisi tidur merupakan kewenangan Dishub.

"Sejauh ini kita hanya lakukan penyesuaian, artinya kita bongkar. Kita tidak memberikan sanksi hukum ya sekali lagi, (karena) tujuannya baik," ujar Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Sigit mengatakan, masyarakat yang membutuhkan polisi tidur, bisa melapor ke Satuan Pelaksana Dinas Perhubungan di masing-masing kecamatan. Bisa juga melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung tiap tahun melalui RW masing-masing.

Baca juga: Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur

"Sehingga kita bicara potensi kerawanan, kecelakaan lalintas ataupun complaining masyarakat atas adanya speed bump bisa direduksi atau dieliminir," ujar Sigit.

Spesifikasi dalam Pasal 2 Permenhub 82/2018 tersebut, dijelaskan ada tiga jenis polisi tidur yang boleh dibangun di jalanan, yaitu Speed Bump, Speed Hump, dan Speed Table.

Polisi tidur jenis Speed Bump dikhususkan untuk area parkir, jalan privat, dan jalan di lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam.

Jenis polisi tidur ini dibuat dengan ketinggian maksimal 12 sentimeter, lebar bagian atas minimal 15 sentimeter, serta kelandaian 15 persen.

Sementara polisi tidur jenis Speed Hump adalah yang boleh dibangun pada jalanan lokal dengan batas kecepatan maksimal 20 kilometer per jam.

Baca juga: Warga yang Terganggu akan Polisi Tidur Bisa Lapor ke Kantor Camat

Spesifikasi yang harus ditaati dalam membangun polisi tidur Speed Hump ialah ketinggian harus berkisar antara 5-9 sentimeter, lebar maksimal 39 sentimeter dengan kelandaian 50 persen.

Untuk polisi tidur jenis Speed Table, diperuntukan bagi kawasan penyeberangan dan jalan-jalan lokal yang memiliki batas kecepatan maksimal 40 kilometer per jam. Speed Table harus dibuat dengan ketinggian maksimal 9 sentimeter, lebar 660 sentimeter dan kelandaian 15 persen.

Tak hanya itu, seluruh jenis polisi tidur wajib diwarnai dengan kombinasi hitam dan kuning atau putih.

"Yang dibangun kita pun juga akan kita evaluasi," ujar Sigit.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Megapolitan
Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Megapolitan
UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Megapolitan
Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Megapolitan
Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Megapolitan
Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Megapolitan
Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bangun Prasasti Pengingat Penggunaan Sepeda Saat Pandemi Covid-19

Pemprov DKI Akan Bangun Prasasti Pengingat Penggunaan Sepeda Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kadis SDA DKI: Tidak Ada Dikotomi Naturalisasi dan Normalisasi

Kadis SDA DKI: Tidak Ada Dikotomi Naturalisasi dan Normalisasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X