Kompas.com - 07/03/2019, 06:39 WIB
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet mengacungkan jari seusai sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELATerdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet mengacungkan jari seusai sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

"Uraian perbuatan material antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua adalah sama persis antara yang satu dengan yang lainnya dan merupakan hasil copy paste belaka antara uraian dakwaan ke satu yang di-copy paste ke dalam uraian perbuatan material dakwaan kedua," kata Insank.

2. Pengacara bantah Ratna buat onar dengan sebarkan hoaks

Poin kedua yang disampaikan tim pengacara Ratna pada sidang eksepsi adalah dakwaan JPU yang menyebutkan rangkaian berita hoaks dari Ratna merupakan keonaran adalah tidak benar.

Pengacara menyebut keonaran sebagaimana yang disebutkan JPU dalam surat dakwaannya itu tidak pernah terjadi.

Dalam surat dakwaan, JPU dianggap menguraikan seolah-olah telah terjadi keonaran dalam bentuk cuitan-cuitan yang disampaikan beberapa orang yang berunjuk rasa menuntut pelaku penganiayaan terhadap Ratna segera ditindak.

Adapun cuitan-cuitan terkait rangkaian berita hoaks Ratna yang dianggap menimbulkan keonaran oleh JPU, yakni cuitan Twitter Rizal Ramli, Rocky Gerung, akun Facebook saksi Nanik Sudaryanti, serta konferensi pers Parabowo Subianto.

Baca juga: Pengacara Bantah Ratna Sarumpaet Disebut Jaksa Buat Onar dari Hoaks

"Tidak dapat dikatakan keonaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946. Karena cuitan dan aksi unjuk rasa tersebut bukanlah kerusuhan, keributan, atau keonaran yang telah terjadi di tengah masyarakat yang memerlukan tindakan kepolisian untuk menghentikannya," kata pengacara Ratna, Desmihardi.

Desmihardi menjelaskan, kerusuhan yang dimaksud dalam keonaran sesuai Pasal 14 ayat 1 ialah kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei 1998, kerusuhan Malari, dan lainnya yang pada umumnya memerlukan tindakan kepolisian untuk menyelesaikannya.

"Berdasarkan dasar dan alasan yang kami sebutkan, maka berdasar hukum jika surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan kepada terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang keliru," ujar Desmihardi.

Dengan dasar dan alasan keberatan itulah, pengacara Ratna menyatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak dapat diterima.

3. Penangguhan penahanan sebagai tahanan kota ditolak

Ketua Majelis Hakim, Joni, tidak mengabulkan permohonan Ratna menjadi tahanan kota.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Megapolitan
Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Megapolitan
Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Megapolitan
UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

Megapolitan
Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.