Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta

Kompas.com - 22/04/2019, 20:55 WIB
WALHI DKI Jakarta gelar aksi selamatkan ekologis Jakarta dari Balai Kota hingga Monas, Senin (22/4/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaWALHI DKI Jakarta gelar aksi selamatkan ekologis Jakarta dari Balai Kota hingga Monas, Senin (22/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, ada empat poin yang mereka tekankan dalam aksi memperingati Hari Bumi 2019 di Balai Kota hingga Monumen Nasional (Monas), Senin (22/4/2019).

Empat poin tersebut merupakan persoalan lingkungan yang didesak agar segera ditangani Pemerintah DKI Jakarta.

Persoalan tersebut di antaranya masalah sungai mengenai konsep naturalisasi, isu sampah, kualitas udara Jakarta, dan penanganan pesisir Jakarta.

Baca juga: Walhi Peringati Hari Bumi: Darurat Sampah, Pulihkan Jakarta Sekarang!

Mengenai krisis kondisi sungai, Pemprov DKI dinilai belum menunjukkan kemajuan signfikan. Padahal laporan Pemerintah DKI sendiri sudah mengungkapkan mayoritas sungai di Jakarta mengalami beban pencemaran yang berat.

"Konsep naturalisasi Pemprov DKI yang sering dilemparkan kepada publik belum jelas menjawab bagaimana menyelesaikan krisis sungai di Jakarta. Termasuk juga pergub yang baru saja dikeluarkan, yakni nomor 31 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Dengan Konsep Naturalisasi," ucap Tubagus kepada Kompas.com, di Monas, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, pergub ini masih belum menjawab bagaimana pemulihan kualitas sumber daya air. Artinya masa depan kualitas sungai di Jakarta belum memiliki kepastian.

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Mungkinkah Dilakukan?

Tubagus mengatakan, dengan kewenangannya Gubernur dapat melakukan audit dan review perizinan seluruh industri di Jakarta yang berpotensi mencemari (termasuk juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sekitar Jakarta), juga melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum.

"Namun agenda belum juga terlihat signifikan sampai saat ini. Pergub ini juga minim membuka ruang pelibatan warga, meskipun disinggung dalam beberapa pasal, namun tidak pada proses perencanaan dan pelaksanaan," jelasnya.

Pada isu sampah, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dinilai belum menghadirkan kebijakan dan aksi yang secara nyata menjawab persoalan utama sampah plastik dan kemasan yang menjadi tanggung jawab produsen.

Baca juga: Hari Bumi, 6 Foto Memilukan Bukti Plastik Bahayakan Planet Ini

Pemprov DKI dinilai belum menekan dan mengejar tanggung jawab produsen, namun menghadirkan solusi yakni dengan berencana melakukan pengelolaan sampah berbasis pembakaran (ITF Sunter) yang dinilai tanggung jawab produsen diabaikan.

"Kami menduga solusi palsu tersebut diperuntukkan melarikan tanggung jawab produsen, dan kemudian masyarakat lah yang harus menanggung beban tersebut," lanjut Tubagus.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Megapolitan
Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Megapolitan
Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Megapolitan
Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Megapolitan
Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Megapolitan
Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Megapolitan
Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Megapolitan
Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Megapolitan
Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X