Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta

Kompas.com - 22/04/2019, 20:55 WIB
WALHI DKI Jakarta gelar aksi selamatkan ekologis Jakarta dari Balai Kota hingga Monas, Senin (22/4/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaWALHI DKI Jakarta gelar aksi selamatkan ekologis Jakarta dari Balai Kota hingga Monas, Senin (22/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, ada empat poin yang mereka tekankan dalam aksi memperingati Hari Bumi 2019 di Balai Kota hingga Monumen Nasional (Monas), Senin (22/4/2019).

Empat poin tersebut merupakan persoalan lingkungan yang didesak agar segera ditangani Pemerintah DKI Jakarta.

Persoalan tersebut di antaranya masalah sungai mengenai konsep naturalisasi, isu sampah, kualitas udara Jakarta, dan penanganan pesisir Jakarta.

Baca juga: Walhi Peringati Hari Bumi: Darurat Sampah, Pulihkan Jakarta Sekarang!

Mengenai krisis kondisi sungai, Pemprov DKI dinilai belum menunjukkan kemajuan signfikan. Padahal laporan Pemerintah DKI sendiri sudah mengungkapkan mayoritas sungai di Jakarta mengalami beban pencemaran yang berat.

"Konsep naturalisasi Pemprov DKI yang sering dilemparkan kepada publik belum jelas menjawab bagaimana menyelesaikan krisis sungai di Jakarta. Termasuk juga pergub yang baru saja dikeluarkan, yakni nomor 31 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Dengan Konsep Naturalisasi," ucap Tubagus kepada Kompas.com, di Monas, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, pergub ini masih belum menjawab bagaimana pemulihan kualitas sumber daya air. Artinya masa depan kualitas sungai di Jakarta belum memiliki kepastian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Mungkinkah Dilakukan?

Tubagus mengatakan, dengan kewenangannya Gubernur dapat melakukan audit dan review perizinan seluruh industri di Jakarta yang berpotensi mencemari (termasuk juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sekitar Jakarta), juga melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum.

"Namun agenda belum juga terlihat signifikan sampai saat ini. Pergub ini juga minim membuka ruang pelibatan warga, meskipun disinggung dalam beberapa pasal, namun tidak pada proses perencanaan dan pelaksanaan," jelasnya.

Pada isu sampah, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dinilai belum menghadirkan kebijakan dan aksi yang secara nyata menjawab persoalan utama sampah plastik dan kemasan yang menjadi tanggung jawab produsen.

Baca juga: Hari Bumi, 6 Foto Memilukan Bukti Plastik Bahayakan Planet Ini

Pemprov DKI dinilai belum menekan dan mengejar tanggung jawab produsen, namun menghadirkan solusi yakni dengan berencana melakukan pengelolaan sampah berbasis pembakaran (ITF Sunter) yang dinilai tanggung jawab produsen diabaikan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Megapolitan
Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Megapolitan
Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP Terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP Terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Megapolitan
Sopir Angkot di Depok Menjerit Pemasukan Turun Drastis: Paling Banyak 3 Penumpang

Sopir Angkot di Depok Menjerit Pemasukan Turun Drastis: Paling Banyak 3 Penumpang

Megapolitan
Lurah Gunung Sahari Utara Jemput Warga yang Bandel Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Lurah Gunung Sahari Utara Jemput Warga yang Bandel Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Cari Pelaku yang Bacok Pemotor hingga Kritis di Antasari Jaksel

Polisi Cari Pelaku yang Bacok Pemotor hingga Kritis di Antasari Jaksel

Megapolitan
Hasil Gelar Perkara, Laporan Adam Deni Terhadap Jerinx Naik ke Tahap Penyidikan

Hasil Gelar Perkara, Laporan Adam Deni Terhadap Jerinx Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Pencurian Rp 20 Juta di Truk, Polisi Sebut Saksi Lihat Pelaku Sudah Buntuti Korban dari Jauh

Pencurian Rp 20 Juta di Truk, Polisi Sebut Saksi Lihat Pelaku Sudah Buntuti Korban dari Jauh

Megapolitan
Pembagian Bansos Beras Dimulai, Anies: Tiap Keluarga Akan Terima 10 Kg

Pembagian Bansos Beras Dimulai, Anies: Tiap Keluarga Akan Terima 10 Kg

Megapolitan
Cara Blokir STNK secara Online Agar Tidak Kena Pajak Progresif

Cara Blokir STNK secara Online Agar Tidak Kena Pajak Progresif

Megapolitan
Pemprov DKI Salurkan 5.000 Ton Beras untuk Warga 2 Kelurahan di Cakung

Pemprov DKI Salurkan 5.000 Ton Beras untuk Warga 2 Kelurahan di Cakung

Megapolitan
Sebagian Petugas RT/RW di Depok Minta Pungutan, Kantor Pos Klaim Penyaluran BST Door to Door

Sebagian Petugas RT/RW di Depok Minta Pungutan, Kantor Pos Klaim Penyaluran BST Door to Door

Megapolitan
BUMD Jaktour: Tersangka Kasus Korupsi Rp 5,1 Miliar Sudah Dipecat Sejak 2017

BUMD Jaktour: Tersangka Kasus Korupsi Rp 5,1 Miliar Sudah Dipecat Sejak 2017

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X