Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta

Kompas.com - 22/04/2019, 20:55 WIB
WALHI DKI Jakarta gelar aksi selamatkan ekologis Jakarta dari Balai Kota hingga Monas, Senin (22/4/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaWALHI DKI Jakarta gelar aksi selamatkan ekologis Jakarta dari Balai Kota hingga Monas, Senin (22/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, ada empat poin yang mereka tekankan dalam aksi memperingati Hari Bumi 2019 di Balai Kota hingga Monumen Nasional (Monas), Senin (22/4/2019).

Empat poin tersebut merupakan persoalan lingkungan yang didesak agar segera ditangani Pemerintah DKI Jakarta.

Persoalan tersebut di antaranya masalah sungai mengenai konsep naturalisasi, isu sampah, kualitas udara Jakarta, dan penanganan pesisir Jakarta.

Baca juga: Walhi Peringati Hari Bumi: Darurat Sampah, Pulihkan Jakarta Sekarang!

Mengenai krisis kondisi sungai, Pemprov DKI dinilai belum menunjukkan kemajuan signfikan. Padahal laporan Pemerintah DKI sendiri sudah mengungkapkan mayoritas sungai di Jakarta mengalami beban pencemaran yang berat.

"Konsep naturalisasi Pemprov DKI yang sering dilemparkan kepada publik belum jelas menjawab bagaimana menyelesaikan krisis sungai di Jakarta. Termasuk juga pergub yang baru saja dikeluarkan, yakni nomor 31 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Dengan Konsep Naturalisasi," ucap Tubagus kepada Kompas.com, di Monas, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, pergub ini masih belum menjawab bagaimana pemulihan kualitas sumber daya air. Artinya masa depan kualitas sungai di Jakarta belum memiliki kepastian.

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Mungkinkah Dilakukan?

Tubagus mengatakan, dengan kewenangannya Gubernur dapat melakukan audit dan review perizinan seluruh industri di Jakarta yang berpotensi mencemari (termasuk juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sekitar Jakarta), juga melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum.

"Namun agenda belum juga terlihat signifikan sampai saat ini. Pergub ini juga minim membuka ruang pelibatan warga, meskipun disinggung dalam beberapa pasal, namun tidak pada proses perencanaan dan pelaksanaan," jelasnya.

Pada isu sampah, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dinilai belum menghadirkan kebijakan dan aksi yang secara nyata menjawab persoalan utama sampah plastik dan kemasan yang menjadi tanggung jawab produsen.

Baca juga: Hari Bumi, 6 Foto Memilukan Bukti Plastik Bahayakan Planet Ini

Pemprov DKI dinilai belum menekan dan mengejar tanggung jawab produsen, namun menghadirkan solusi yakni dengan berencana melakukan pengelolaan sampah berbasis pembakaran (ITF Sunter) yang dinilai tanggung jawab produsen diabaikan.

"Kami menduga solusi palsu tersebut diperuntukkan melarikan tanggung jawab produsen, dan kemudian masyarakat lah yang harus menanggung beban tersebut," lanjut Tubagus.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X