Palyja Belum Sepakat Hentikan Swastanisasi Air, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Palyja Robert Rerimassie mengakui pihaknya belum mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghentian swastanisasi pengelolaan air bersih.

Robert mengatakan DKI melalui badan usahanya, PAM Jaya belum memberikan kejelasan nasib.

"Kita juga perlu kepastian," kata Robert kepada wartawan, Sabtu (28/4/2019).

Kepastian itu bukan sekadar soal keuntungan bagi Palyja, namun juga menyangkut pelayanan kepada warga di bagian barat Jakarta yang menjadi pelanggan Palyja.

Baca juga: Palyja Belum Sepakat Hentikan Swastanisasi, Ini Langkah PAM Jaya

"Yang korban bukan kami, kami korban juga tapi pelayanan masyarakat pasti menurun," uajr Robert.

Robert mengakui memang selama ini pengelolaan air di bawah pihak swasta, yakni Palyja di bagian barat dan PT Aetra Air Jakarta di bagian timur, belum optimal.

Namun menurutnya itu dikarenakan DKI sendiri yang tak pasti dalam memberi keuntungan ke Palyja.

Perjanjian yang dibuat PAM Jaya dengan Palyja di tahun 1997, mensyaratkan PAM Jaya memberi jaminan keuntungan sebesar 22 persen. Total keuntungan yang masih menjadi utang sebesar Rpp 6,7 triliun.

Baca juga: PAM Jaya: Karyawan Palyja dan Aetra Akan Dipertahankan

Padahal menurut Robert, keuntungan itu bisa digunakan untuk menambah jaringan dan memperbaiki pelayanan.

"Pelayanan pasti turun kalau enggak ada investasi lagi. Motivasi saya hanya mempertahankan tingkat pelayanan saat ini," ujar Robert.

Kendati demikian, Robert mengaku siap mengikuti keinginan DKI menghentikan swastanisasi air. Pihaknya hanya menagih kepastian dari DKI.

"Kita enggak menawarkan apapun. Kita ikutin apa yang dimau PAM Jaya," kata dia.

Baca juga: DKI Dinilai Belum Siap Beli Perusahaan Air demi Hentikan Swastanisasi

PAM Jaya sudah menandatangani kesepakatan awal dengan PT Aetra Air Jakarta. Perusahaan yang melayani pelanggan di bagian timur Jakarta itu setuju mengembalikan konsesi ke PAM Jaya.

PAM Jaya dan Aetra juga sepakat untuk melakukan audit sebagai pertimbangan PAM Jaya dalam menyusun syarat dan ketentuan dalam pengembalian konsesi dan implikasinya. Namun Hernowo memastikan audit juga akan dilakukan terhadap Palyja.

"Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Palyja, kami akan tetap melakukan due diligence untuk dipakai sebagai landasan bagi Pemprov DKI dan PAM Jaya mengambil langkah kebijakan yang sesuai," ujar Hernowo 12 April 2019 lalu.

Dua bulan lalu Anies menyatakan bakal mengambil alih pengelolaan air Jakarta. Saat itu, 11 Februari 2019, Anies dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir.

Tim tersebut mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi. Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Sejak tahun 1998, air bersih di Jakarta dikelola oleh dua perusahaan swasta, yaitu Aetra untuk wilayah timur DKI Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat DKI Jakarta. Semenjak itu konsesi dipegang oleh Swasta dan PAM Jaya hanya berperan sebagai pengawas.