Pakar: Naturalisasi Sungai Hanya Cocok di Sungai-sungai Kecil

Kompas.com - 03/05/2019, 21:44 WIB
Sungai Ciliwung di sekitar Jalan Raya Kalibata meluap dan menyebabkan banjir yang merendam rumah warga, Jumat (26/4/2019) pagi. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSungai Ciliwung di sekitar Jalan Raya Kalibata meluap dan menyebabkan banjir yang merendam rumah warga, Jumat (26/4/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar arsitektur perkotaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah mengatakan, program naturalisasi sungai yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya cocok diterapkan di sungai-sungai kecil.

Program tersebut tak cocok untuk diterapkan di sungai-sungai besar lantaran sungai besar dilalui debit air yang besar.

"(Hanya untuk) sungai-sungai kecil, kemudian kawasan sekitar sungainya itu masih kurang permukiman penduduknya, itu bisa dilakukan," kata Jehansyah di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Program naturalisasi tak bisa dilakukan pada sungai besar seperti Ciliwung karena area seputar sungai sudah menjadi permukiman warga.

Baca juga: Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta

"Kali Ciliwung itu naturalisasinya gimana, kanan kiri sudah permukiman. Jadi, boleh saja Pak Gubernur punya konsep itu karena sungai Jakarta itu 13 sungai besar dan sungai kecil banyak. Nah itu konsep untuk sungai-sungai kecil naturalisasi," kata dia.

Untuk penanganan dan solusi banjir di Jakarta, Jehansyah menyebut hal itu harus mendapat penanganan yang lebih besar dari pemerintah pusat terutama kementeri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Menurut dia, masalah banjir lebih pas ditangani pemerintah pusat karena kini permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari Jakarta melainkan wilayah lain seperti Bogor.

"Ya DKI Jakarta sebagai induk metropolitan Jabodetabek itu kawasan yang harus ditangani pusat karna lintas provinsi lintas kabupaten/kota dan masalah beratnya itu ada di induknya. Nah ini yang belum ada program-programnya," kata dia.

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Mungkinkah Dilakukan?

Ia menilai bahwa konsep normalisasi lebih cocok untuk dikerjakan Kementerian PUPR alih-alih oleh Pemprov DKI Jakarta.

Soalnya, normalisasi lebih cocok diperuntukan bagi sungai-sungai besar dan hal tersebut menjadi tanggung jawab PUPR karena sungai besar melintasi Jabodetabek.

"Normalisasi itu ya sungai-sungai besar, naturalisasi skala kecil. Kemudian pembangunan waduk Sukamahi, itu semua enggak perlu dipertentangkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X