Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Demonstran yang Dimotori Eggi Sudjana dan Kivlan Zen Tak Bisa Tunjukkan Izin

Kompas.com - 10/05/2019, 08:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Para demonstran yang dimotori Kivlan Zen dan Eggi Sudjana tak mampu melangsungkan agenda demonstrasi mereka dengan mulus Kamis (9/5/2019) lantaran tak mengantongi izin pihak kepolisian. Para demonstran itu menyebut diri sebagai Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak).

Aksi unjuk rasa yang direncanakan akan berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu sedianya ingin mendesak kedua lembaga tersebut membongkar dugaan kecurangan yang berlangsung selama penghitungan suara Pilpres 2019.

Untuk mengantisipasi unjuk rasa itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono pada Rabu lalu menyatakan akan mengerahkan 11.000 personel gabungan.

Baca juga: Jumat, Massa Eggi Sudjana dan Kivlan Zen Kembali Gelar Aksi di KPU

Para demonstran kemarin telah berdatangan di titik kumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, sejak pukul 12.30 WIB. Sambil menunggu Kivlan dan Eggi menemui mereka, beberapa tampak berteduh di bawah pepohonan, sisanya berfoto dengan latar belakang monumen pembebasan Irian Barat.

Mereka kemudian mendapat dan mengenakan pita kuning.

"Ini salah satunya tanda dukacita atas kecurangan demi kecurangan yang terjadi," kata seorang perempuan paruh baya yang enggan disebut namanya.

Salah satu koordinator massa Raydo Madjid mengatakan, penyematan pita kuning itu bertujuan untuk mengenali massa.

"Biar enggak ada penyusup yang tidak diinginkan," kata Raydo.

Bubar karena tak kantongi izin

Beberapa menit kemudian, seorang orator berdiri di atas mobil berlogo FPI yang diparkir di gerbang barat Lapangan Banteng. Orator itu mula-mula mengucapkan terima kasih kepada petugas gabungan yang jumlahnya cukup banyak siang itu.

Dia menyatakan tak akan melakukan vandalisme dan hanya berniat membongkar kecurangan pemilu.

"Ini bukan soal Jokowi-Ma'ruf, Prabowo-Sandi, ini soal kedaulatan rakyat. Jangan sampai kedaulatan bangsa digadaikan! Kita harus selamatkan demokrasi. Dari Lapangan Banteng kita akan ke Bawaslu, meminta Bawaslu untuk membongkar kecurangan di pemilu yang lalu," serunya.

Sekitar lima menit orator itu berbicara, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan memintanya menghentikan orasi. Harry lebih dulu bertanya kepada massa soal STTP (surat tanda terima pemberitahuan) yang belum diterima pihak kepolisian.

Orator yang turun dari panggungnya tampak kelabakan mencari seseorang yang disebut

memegang dokumen tersebut.

Harry meminta dipertemukan dengan koordinator aksi sebagai perwakilan. Datanglah Tongan Mufli, salah satu peserta aksi, menggunakan seragam berlogo DPP Rampas (Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi).

Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.
Keduanya ditengahi seorang ustaz yang kemudian diketahui bernama Amirullah.

Di saat yang sama, pasukan polwan dan Brimob dikerahkan untuk membuat barikade penjagaan.

Seusai berdiskusi selama kurang lebih 20 menit, Kombes Harry, Tongan, dan Ustaz Amirullah naik ke mobil berlogo FPI.

Eggi Sudjana yang baru tiba di lokasi juga langsung naik ke sana.

Harry meminta agar imbauan membubarkan diri disampaikan langsung oleh unsur massa.

Ustaz Amirullah mengambil alih panggung, membacakan surat Al-Fatihah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyampaikan bahwa aksi batal dilakukan.

 

Setelahnya, Tongan Mufli dan Harry berulang kali berjabat tangan.

Sejumlah massa ngotot bertahan di lokasi dan baru sepenuhnya membubarkan diri pada pukul 14.45 WIB.

Kepada wartawan, Harry menuturkan alasan bubarnya massa.

Baca juga: Eggi Sudjana, Kivlan Zen, dan Massa Bawaannya Dilarang Masuk Bawaslu

"STTP (surat tanda terima pemberitahuan) memang enggak dikeluarkan. Mereka juga nyadar sendiri kami enggak keluarkan STTP. Makanya tadi naik perwakilan mereka yang dituakan, lalu kami koordinasi dengan mereka. Mereka sendiri yang menyampaikan akan bubar dengan tertib," kata Harry.

Harry menyatakan tidak tahu-menahu soal butir persyaratan yang tidak terpenuhi para demonstran dalam memperoleh izin.

"Kan ada persyaratannya. Izin diajukan ke polda, polres tinggal menerima. Di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi, mungkin salah satunya (yang tidak terpenuhi) siapa penanggung jawabnya" ujar Harry.

Tetap unjuk rasa di Bawaslu walau tak ada izin

Bubar dari Lapangan Banteng karena tak mengantongi izin, massa beserta inisiator aksi, Eggi Sudjana dan Kivlan Zen, tetap berunjuk rasa di kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.
Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia" dan "Pemimpin yang Curang Tidak Akan Masuk Surga".

 

Massa juga berteriak "Polisi harus mengayomi, kami menuntut pemilu yang tidak curang". Beberapa perempuan juga menunjuk-nunjuk wajah polisi yang tengah berjaga.

Sama halnya dengan di Lapangan Banteng, kepolisian juga meminta massa menunjukkan izin unjuk rasa di Bawaslu.

"Tunjukkan izin kalian, baru bisa aksi,” kata seorang polisi.

Massa berulang kali mengklaim telah mengantongi izin unjuk rasa di Bawaslu dari kepolisian, tetapi tak mampu menunjukkan izin yang dimaksud.

Di sisi lain, Eggi dan Kivlan berniat masuk ke Bawaslu untuk melaporkan kecurangan pemilu.

"Mau ngomong laporan dong ke Bawaslu, kenapa lu enggak lakukan diskualifikasi atau menegur? Enggak diizinkan polisi, enggak boleh masuk. Massa harus berantem sama polisi, enggak mau saya," kata dia, di depan Bawaslu, Kamis sore.

Keberadan massa di luar kantor Bawaslu sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

"Jangan tutupi jalan, biarkan masyarakat lewat, ini bulan Ramadhan," kata polisi lewat pengeras suara.

Massa tak mengindahkan seruan polisi dan tetap berunjuk rasa sambil membawa spanduk dan menyanyikan yel-yel. Massa baru menyingkir seusai didatangi Eggi dan Kivlan.

Selang beberapa saat, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara teratur.

Eggi dan Kivlan meninggalkan lokasi sebelum massa bubar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet Buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet Buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan TikToker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan TikToker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
4 Pebisnis Judi 'Online' Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

4 Pebisnis Judi "Online" Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

Megapolitan
Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Megapolitan
Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com