PT Buana Permata Hijau Pertanyakan Keterlibatan Agung Podomoro dalam Sengketa Taman BMW

Kompas.com - 17/05/2019, 21:42 WIB
Kuasa hukum PT Buana Permata Hijau Damianus Renjaan (kiri) dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKuasa hukum PT Buana Permata Hijau Damianus Renjaan (kiri) dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum PT Buana Permata Hijau Damianus Renjaan mempertanyakan keterlibatan PT Agung Podomoro Land dalam sengketa Taman BMW.

Dalam fakta persidangan PT Buana Permata Hijau (BPH) melawan Pemprov DKI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, terungkap DKI memiliki lahan itu lewat PT Agung Podomoro Land.

"Pada tanggal 17 Mei 2014, PT BPH baru mengetahui bahwa di atas sebagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 250/Kelurahan Papanggo dan Sertipikat Hak Pakai No. 251/Kelurahan Papanggo keduanya atas nama Pemda DKI sehingga mengakibatkan tumpang tindih atau overlap," kata Damianus dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Soal Taman BMW, PT Buana Permata Hijau Minta Anies Hargai Hak atas Tanah

Setelah mengetahui adanya penerbitan sertifikat atas tanahnya, PT Buana Permata Hijau kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Majelis hakim PTUN memenangkan PT Buana dan membatalkan sertifikat itu. Salah satu alasannya, penerbitan serifikat dinilai cacat hukum.

"Tanah PT BPH ternyata telah dibebaskan untuk kepentingan umum dan uang ganti ruginya telah dikonsinyasikan di Pengadillan Negeri Jakarta Utara pada 1994. Namun uang konsinyasi tersebut ternyata bukan berasal dari APBD DKI Jakarta, melainkan berasal dari PT Agung Podomoro yang tidak dilengkapi dengan bukti setor ke kas daerah," ujar Damianus.

Setelah menitipkan dana konsinyasi, PT Agung Podomoro Land disebut telah memberikan tanah tersebut ke Pemprov DKI lewat Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tahun 2007.

PT Buana Permata Hijau mempertanyakan keterlibatan Agung Podomoro Land.

Baca juga: Sengketa Taman BMW yang Berujung Permintaan Stop Bangun Stadion...

"Kenapa sampai di atas lahan PT BPH diterbitkan sertipikat hak pakai No. 314 dan 315 dengan data yuridis di antaranya berupa BAST tanggal 8 Juni 2007, padahal PT BPH tidak ada kaitannya dengan BAST tersebut," kata Damianus.

PT Buana Permata Hijau juga mengeklaim tak pernah diberitahu bahwa lahannya dikonsinyasi untuk kepentingan umum. Konsinyasi upaya membebaskan lahan dengan menitipkan uang ganti rugi di pengadilan.

Untuk itu, PT Buana Permata Hijau meminta DKI meninjau kembali klaimnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X