Kuasa Hukum: Kebohongan Ratna Sarumpaet Tak Terbukti Timbulkan Keonaran

Kompas.com - 18/06/2019, 13:14 WIB
Ratna Sarumpaet Jalani Sidang Pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com / Walda MarisonRatna Sarumpaet Jalani Sidang Pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi mengatakan, tidak ada saksi yang dapat membuktikan kebohongan kliennya menimbulkan keonaran.

Hal tersebut dikatakan Desmihardi ketika membacakan pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

"Keonaran tidak bisa pernah dibuktikan dalam saksi-saksi oleh jaksa penuntut umum. Keonaran adalah yang dimaksud hanya ditafsirkan pendapat ahli karena seolah-olah ada keonaran," ujar Desmihardi. 

Baca juga: Ratna Sarumpaet Siap Bacakan Pleidoinya Hari Ini

Keonaran yang dimaksud saksi hanya sekadar silang pendapat di media sosial. Hal tersebut dianggap tidak masuk dalam kategori keonaran.

"Keonaran karena ada silang pendapat media sosial dan demonstrasi 20 orang," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebohongan yang dilakukan Ratna tidak bisa dipidanakan karena tidak menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat.

Baca juga: Sakit Leher, Ratna Sarumpaet Ajukan Permohonan Dirawat di Rumah Sakit

"Kebohongan bisa dihukum kalau punya kerugian. Apakah terjadi kerugian sehingga situasi nasional diliputi keonaran," ujar Desmihardi. 

Adapun, JPU menuntut Ratna hukuman enam tahun penjara.

Jaksa menilai Ratna bersalah menyebarkan berita bohong tentang penganiayaan. Oleh karena itu, jaksa menganggap Ratna telah melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana soal Penyebaran Berita Bohong.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X