Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Jadi Langkah Mundur Anies

Kompas.com - 21/06/2019, 17:17 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB di atas Pulau C dan D adalah sebuah kemunduran. 

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, penerbitan IMB tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga menentang peraturan perundang-undangan.

"IMB diterbitkan tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang, artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dan D," ucap Marthin di LBH Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan

Dalam syarat penerbitan IMB, lanjut dia, harus ada kesesuaian fungsi bangunan sesuai rencana tata ruang.

Namun, hingga saat ini belum ada rencana peruntukan ruang di atas pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun.

Padahal, setiap pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada Perda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Garap Proyek Reklamasi, Jakpro Siapkan Rancangan

"Bangunan gedung yang telah berdiri dan tidak memiliki IMB jelas harus diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan tidak hanya itu kami tetap menuntut dibongkarnya pulau reklamasi yang sudah terbangun," ujarnya. 

Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara menuturkan, penerbitan IMB menunjukkan pertentangan antara komitmen Anies menentukan pemanfaatan Pulau C dan D setelah kajian menyeluruh atas pulau tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI juga mengambil jalan pintas dengan menggunakan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E untuk menerbitkan IMB.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi I DKI Untung Rp 100 Miliar dari Perusahaan Bir

Padahal, harus ada perda yang disepakati dengan DPRD DKI untuk menerbitkan IMB. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Polisi Musnahkan 14.759 Botol Miras dan Amankan 112 Orang di Kota Tangerang

Megapolitan
Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Megapolitan
Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Megapolitan
Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Megapolitan
Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Megapolitan
Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Megapolitan
[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Megapolitan
Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Megapolitan
Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X