Anies Sebal Pergub Reklamasi Dikebut Sebelum Dirinya Dilantik

Kompas.com - 25/06/2019, 20:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihak yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi, cerdik.

Pergub itu diketahui diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies merasa kesal dengan terbitnya Pergub Nomor 206 Tahun 2016. Sebab, pergub itu membuatnya harus menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) bangunan di Pulau D hasil reklamasi.

Baca juga: Anies Belum Bahas Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Digagas Ahok


"Menurut saya, yang mengerjakan ini (Pergub Nomor 206 Tahun 2016) semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebal," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/6/2019).

Anies menyampaikan, sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) sudah terbit sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

Begitu pula dengan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang mendorong terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi.

Baca juga: Menurut Kalla, Langkah Gubernur DKI Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Realistis

Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Anies menjelaskan, dengan adanya sertifikat HPL, Pergub Nomor 206 Tahun 2016, dan sertifikat HGB, pengembang mulai mendirikan bangunan di pulau reklamasi sesuai dengan PRK.

Namun, pengembang tidak mengurus IMB.

"Ketika saya mulai bertugas, sudah ada HPL, sudah ada HGB, dan sudah ada pergub. Jadi, mereka (pengembang) membangun. Yang tidak dilakukan adalah izinnya," katanya.

Baca juga: Reklamasi Tak Berlanjut Versi Gubernur Anies...

Saat Anies menjabat gubernur, Pemprov DKI mengecek pembangunan yang dilakukan pengembang.

Pemprov DKI kemudian menyegel bangunan-bangunan di sana pada 2018 karena tak berizin.

Namun, Pemprov DKI tak bisa membongkar bangunan-bangunan itu karena pembangunannya sesuai PRK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Kisah Warga Kampung Starling, Demo Bawa Rezeki dan Satpol PP Paling Dihindari

Megapolitan
Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Pemprov DKI Bahas Kenaikan UMP DKI 2020 Sebesar 8 Persen

Megapolitan
Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Keluarga Kaget Dengar Djeni Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Sutradara Amir Mirza Gumay Simpan Sabu di Bawah Kitchen Set Rumah

Megapolitan
Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Tujuh Titik Kabel Semrawut di Jakarta Selatan Segera Ditertibkan

Megapolitan
Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Keluarga Djeni Didatangi Banyak Korban Sebelum Penangkapan

Megapolitan
MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

MRT Jakarta Tertibkan Penjualan Benda Tajam di Dalam Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X