Supaya Transparan, PSI Minta Dua Cawagub DKI Diadu dalam Debat Publik

Kompas.com - 04/07/2019, 17:56 WIB
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). CYNTHIA LOVAWakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menyarankan agar ada debat publik antar calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, mereka menilai selama ini proses pemilihan wakil gubernur DKI tidak transparan.

Debat publik ini dinilai penting agar masyarakat bisa menimbang kualitas cawagubnya.

"Kita ingin pastikan kalau publik tahu bagaimana pandangan wakil gubernur soal Pancasila, bagaimana membumikan lagi nilai-nilai Pancasila yang semakin hilang, atau bagaimana meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar golongan ekonomi dan sosial. Ini kan menjadi penting," ujar Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

"Jadi bisa aja sebenarnya PKS maupun Gerindra melakukan live streaming di akun mereka, jadi publik tahu," tambah dia.

Baca juga: Gerindra DKI Rela Cawagub DKI untuk PKS meski Prabowo-Sandi Kalah Pilpres

Rian mengatakan proses yang tidak transparan ini berpotensi melahirkan politik transaksional di belakang layar.

Adapun, Koalisi Gerindra-PKS sudah mengajukan dua nama calon wakil gubernur yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

PSI juga mengusulkan hasil fit and proper test dari dua partai pengusung PKS- Gerindra dibuka ke publik.

Dengan begitu, publik bisa tahu bagaimana kualitas calon-calon wagub yang diajukan Gerindra-PKS.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan PSI siap memfasilitasi debat publik jika dibutuhkan. PSI membebaskan keduanya berbicara gagasan-gagasan tentang Jakarta dalam debat itu.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Harus Dihadiri Minimal 54 Anggota DPRD

"Apa pun mau debat publik boleh, mau debat satu arah pun boleh yang penting ada pemaparannya jelas. Kita bisa laksanakan di kantor DPW di Pasar Baru kita ada snack kalau PKS Gerindra tak bisa lakukan kami siap lakukan," ujar Michael.

Michael berharap pemilihan wakil gubernur ini dapat diketahui publik sehingga dapat dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya. Masyarakat harus diberi waktu untuk mengkritisi cawagub secara terbuka.

"Karena dulu pemilihan kepala daerah juga kan dilakukan secara langsung dan terbuka," kata Michael.

Baca juga: Adhyaksa Dault: Amit-amit Saya Ngebet Jabatan Wagub DKI...

Adapun kursi wagub DKI masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018. Partai Gerindra dan PKS telah mengajukan dua nama cawagub, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

DPRD DKI telah membentuk pansus untuk menggelar pemilihan wagub melalui rapat paripurna. Pansus itu kini tengah menyempurnakan tata tertib pemilihan wagub.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Megapolitan
MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X