Supaya Transparan, PSI Minta Dua Cawagub DKI Diadu dalam Debat Publik

Kompas.com - 04/07/2019, 17:56 WIB
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). CYNTHIA LOVAWakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menyarankan agar ada debat publik antar calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, mereka menilai selama ini proses pemilihan wakil gubernur DKI tidak transparan.

Debat publik ini dinilai penting agar masyarakat bisa menimbang kualitas cawagubnya.

"Kita ingin pastikan kalau publik tahu bagaimana pandangan wakil gubernur soal Pancasila, bagaimana membumikan lagi nilai-nilai Pancasila yang semakin hilang, atau bagaimana meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar golongan ekonomi dan sosial. Ini kan menjadi penting," ujar Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

"Jadi bisa aja sebenarnya PKS maupun Gerindra melakukan live streaming di akun mereka, jadi publik tahu," tambah dia.

Baca juga: Gerindra DKI Rela Cawagub DKI untuk PKS meski Prabowo-Sandi Kalah Pilpres

Rian mengatakan proses yang tidak transparan ini berpotensi melahirkan politik transaksional di belakang layar.

Adapun, Koalisi Gerindra-PKS sudah mengajukan dua nama calon wakil gubernur yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

PSI juga mengusulkan hasil fit and proper test dari dua partai pengusung PKS- Gerindra dibuka ke publik.

Dengan begitu, publik bisa tahu bagaimana kualitas calon-calon wagub yang diajukan Gerindra-PKS.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan PSI siap memfasilitasi debat publik jika dibutuhkan. PSI membebaskan keduanya berbicara gagasan-gagasan tentang Jakarta dalam debat itu.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Harus Dihadiri Minimal 54 Anggota DPRD

"Apa pun mau debat publik boleh, mau debat satu arah pun boleh yang penting ada pemaparannya jelas. Kita bisa laksanakan di kantor DPW di Pasar Baru kita ada snack kalau PKS Gerindra tak bisa lakukan kami siap lakukan," ujar Michael.

Michael berharap pemilihan wakil gubernur ini dapat diketahui publik sehingga dapat dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya. Masyarakat harus diberi waktu untuk mengkritisi cawagub secara terbuka.

"Karena dulu pemilihan kepala daerah juga kan dilakukan secara langsung dan terbuka," kata Michael.

Baca juga: Adhyaksa Dault: Amit-amit Saya Ngebet Jabatan Wagub DKI...

Adapun kursi wagub DKI masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018. Partai Gerindra dan PKS telah mengajukan dua nama cawagub, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

DPRD DKI telah membentuk pansus untuk menggelar pemilihan wagub melalui rapat paripurna. Pansus itu kini tengah menyempurnakan tata tertib pemilihan wagub.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X