Supaya Transparan, PSI Minta Dua Cawagub DKI Diadu dalam Debat Publik

Kompas.com - 04/07/2019, 17:56 WIB
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). CYNTHIA LOVAWakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest dan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menyarankan agar ada debat publik antar calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, mereka menilai selama ini proses pemilihan wakil gubernur DKI tidak transparan.

Debat publik ini dinilai penting agar masyarakat bisa menimbang kualitas cawagubnya.

"Kita ingin pastikan kalau publik tahu bagaimana pandangan wakil gubernur soal Pancasila, bagaimana membumikan lagi nilai-nilai Pancasila yang semakin hilang, atau bagaimana meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar golongan ekonomi dan sosial. Ini kan menjadi penting," ujar Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest di Kantor DPP PSI, KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

"Jadi bisa aja sebenarnya PKS maupun Gerindra melakukan live streaming di akun mereka, jadi publik tahu," tambah dia.

Baca juga: Gerindra DKI Rela Cawagub DKI untuk PKS meski Prabowo-Sandi Kalah Pilpres

Rian mengatakan proses yang tidak transparan ini berpotensi melahirkan politik transaksional di belakang layar.

Adapun, Koalisi Gerindra-PKS sudah mengajukan dua nama calon wakil gubernur yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

PSI juga mengusulkan hasil fit and proper test dari dua partai pengusung PKS- Gerindra dibuka ke publik.

Dengan begitu, publik bisa tahu bagaimana kualitas calon-calon wagub yang diajukan Gerindra-PKS.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan PSI siap memfasilitasi debat publik jika dibutuhkan. PSI membebaskan keduanya berbicara gagasan-gagasan tentang Jakarta dalam debat itu.

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Harus Dihadiri Minimal 54 Anggota DPRD

"Apa pun mau debat publik boleh, mau debat satu arah pun boleh yang penting ada pemaparannya jelas. Kita bisa laksanakan di kantor DPW di Pasar Baru kita ada snack kalau PKS Gerindra tak bisa lakukan kami siap lakukan," ujar Michael.

Michael berharap pemilihan wakil gubernur ini dapat diketahui publik sehingga dapat dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya. Masyarakat harus diberi waktu untuk mengkritisi cawagub secara terbuka.

"Karena dulu pemilihan kepala daerah juga kan dilakukan secara langsung dan terbuka," kata Michael.

Baca juga: Adhyaksa Dault: Amit-amit Saya Ngebet Jabatan Wagub DKI...

Adapun kursi wagub DKI masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018. Partai Gerindra dan PKS telah mengajukan dua nama cawagub, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, ke DPRD DKI.

DPRD DKI telah membentuk pansus untuk menggelar pemilihan wagub melalui rapat paripurna. Pansus itu kini tengah menyempurnakan tata tertib pemilihan wagub.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Megapolitan
Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Megapolitan
Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Megapolitan
Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X