Usulan Penerapan Ganjil Genap seperti Asian Games 2018 Selama 15 Jam, Mungkinkah?

Bambang menyebutkan, pertumbuhan kendaraan roda dua juga semakin banyak dan diyakini akan terus meningkat.

Baca juga: BPTJ Usulkan Ganjil Genap 15 Jam Diberlakukan Lagi

Dishub DKI kaji usulan tersebut

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya masih akan melakukan kajian komprehensif terkait usulan BPTJ.

Syafrin menyebut meski BPTJ sudah melakukan kajiannya, Pemprov DKI Jakarta perlu memperhitungkan kembali dari banyak aspek.

"Itu banyak aspek harus dinilai, jadi kita akan lakukan dari kajian BPTJ, akan lakukan kajian kembali secara komperhensif, apakah itu aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain itu harus masuk ke dalam kajian menyeluruh. Ini sesuai atau tidak sesuai atau tetap seperti yang sedang berjalan," ucap Syafrin saat dihubungi Jumat (12/7/2019).

Menurutnya Dishub DKI masih perlu melakukan kajian karena penerapan atas usulan BPTJ ini akan berbeda dengan saat Asian Games 2018.

Saat itu ganjil genap hanya bersifat sementara atau temporer sedangkan usulan saat ini kemungkinan bersifat permanen.

"Asian Games kemarin kan ganjil genap dilakukan dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Nah ini akan kita lakukan kajian, kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kalau jangka panjang kami harus lakukan kajian komprehensif. Bahkan sampai analisa benefit cost analisis kan. Itu harus dilakukan," kata dia.

Baca juga: Dishub DKI Kaji Usulan BPTJ Terkait Penerapan Ganjil Genap Seperti Saat Asian Games

Anies disebut tak berani terapkan kebijakan ini

Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai, usulan BPTJ kepada Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membatasi kendaraan bermotor berdasarkan nomor pelat ganjil genap seperti saat Asian Games 2018 sulit diterapkan.

Soalnya, usulan tersebut bersifat jangka panjang atau permanen, bukan sementara.

"Intinya itu bagus, cuma apakah Pemprov DKI berani ambil putusan itu enggak? Kalau kemarin bisa berlakukan karena masyarakat itu menyadari ibaratnya orang punya hajatan. Kalau punya hajatan itu kan sifatnya sementara, jadi ketika jalan itu ditutup dan dialihkan, itu enggak ada masalah, bisa memaklumi," kata Darmaningtyas, Jumat.

Ia menduga, pengendara roda empat dan masyarakat tidak akan bisa memaklumi kebijakan tersebut jika diterapkan permanen.

"Masyarakat bisa memaklumi enggak? Itu masalahnya. Intinya sih bagus dan saya mendukung. Dugaan saya, Gubernur tidak berani mengambil keputusan itu," ucapnya.

Namun Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) itu menyebutkan, sistem ganjil genap memang efektif menurunkan kemacetan.

"Iya itu efektif. Jelas. Keefektifannya kita enggak ragukan bahkan bisa 17 persen. Tapi sekarang masalahnya masalah pemprovnya berani mengambil keputusan itu enggak," tutur dia.

Baca juga: Gubernur Dinilai Tak Berani Terapkan Ganjil Genap seperti Saat Asian Games 2018